LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan dana cadangan untuk membiayai pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lebak, Peri Purnama membenarkan bila penandatanganan kesepakatan bersama untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilakukan.
Akan tetapi menurut Peri, kapan Raperda tersebut mulai dibahas, masih menunggu hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
“Iya sudah, tinggal pembahasan di pansus. Menunggu jadwal pembahasan dari Bamus dan pembentukan pansus perwakilan dari fraksi-fraksi,” katanya, Selasa (14/9).
Ia mengungkapkan, Peraturan Daerah (Perda) tersebut agar tidak memberatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayai Pilkada, karena biaya Pilkada itu ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau tidak dicadangkan bertahap memberatkan Pemda pada tahun anggaran pelaksanaan. Makanya dibuat perda agar pencadangannya di tiap tahun anggaran mulai dari anggaran perubahan 2021,” jelasnya
Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Lebak Lina Budiarti kepada wartawan mengatakan, bahwa penandatanganan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membahas raperda sudah dilakukan.
“Sudah dilakukan. Karena Raperda ini diusulkan di luar Program legislasi daerah (Prolegda), maka perlu dilakukan penandatanganan kesepakatan antara kami dengan Bapemperda DPRD,” katanya.
Setelah penandatanganan, masih kata Lina, Pemerintah Kabupaten Lebak tinggal menunggu jadwal dari DPRD kapan akan dilakukan pembahasannya. Menurutnya, dana cadangan tersebut dipandang perlu mengingat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Dana yang disisihkan itu akan disimpan di bank yang ditunjuk. Ya harapannya bisa segera karena ini harus dibahas berbarengan dengan Perda APBD,” ungkapnya.(CR-01/PBN)
Discussion about this post