SERANG, BANPOS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, memiliki gagasan dengan mengadopsi mekanisme Cash for work (CFW) pada program Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU di Banten. Mekanisme CFW pada dasarnya adalah menyediakan pendapatan dengan menciptakan lapangan kerja sementara, tidak hanya bagi masyarakat terdampak Covid-19, namun bagi masyarakat miskin di perkotaan.
TA Komunikasi OC6 Banten, Gin gin ginanjar menjelaskan, pada intinya, program BPM KOTAKU CFW nantinya akan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja lokal yang terlibat. Skema ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran pada masa pandemi COVID-19.
Baca Juga
“Dilakukan melalui kegiatan perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur dasar pemukiman pada lokasi yang sebelumnya telah menjadi target program KOTAKU,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan padat karya ini dapat dilakukan diantaranya melalui pembuatan dan/atau rehabilitasi infrastruktur sederhana; pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Kegiatan padat karya juga diharapkan dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.
“Agar pelaksanaan kegiatan CFW ini berjalan dengan baik, maka diperlukan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan dan panduan pelaksanaan dalam menyelenggarakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan BPM KOTAKU CFW,” jelasnya.
Secara umum panduan yang dipakai untuk pelaksanaan BPM KOTAKU CFW berisi tentang target penerima bantuan, lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan, peran masing-masing pihak yang terlibat, dan mekanisme penyelenggaraan, serta proses monitoring dan evaluasi. Adapun tujuan dari kegiatan CWF ini diantaranya yaitu memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan.
Memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska Covid-19, khususnya di perkotaan. Membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19 dan terpeliharanya serta berfungsinya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lain melalui swakelola masyarakat (BKM/ LKM).
“Di lokasi dampingan Kotaku Banten TA 2021, yang mendapatkan Program CFW ini berada di 6 Kota/Kabupaten yaitu 5 kelurahan di Kabupaten Lebak, 9 kelurahan di Kabupaten Tangerang, 9 kelurahan di Kota Tangerang, 8 kelurahan di Kota Cilegon, 8 kelurahan di Kota Serang dan 9 kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Jumlah keseluruhan 48 Kelurahan se Provinsi Banten, alokasi anggaran CFW tersebut perkelurahan mendapatkan Rp300 juta yang dipergunakan untuk penguatan kapasitas masyarakat, sosialisasi dan perbaikan infrastruktur,” tandasnya.(*)
Discussion about this post