SERANG, BANPOS – Pembagian 100 unit ambulans desa yang dilakukan oleh Pemkab Serang beberapa hari yang lalu diduga menjadi ajang kampanye terselubung oleh Bakal Calon Bupati Serang yang juga petahana, Ratu Tatu Chasanah. Hal ini dikarenakan ambulans tersebut hanya menampilkan Ratu Tatu Chasanah tanpa menampilkan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Busairi. Ia mempertanyakan mengapa hanya ada foto Bupati Serang saja pada ambulans yang digelontorkan menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
“Ada yang menarik untuk disoroti terhadap mobil ambulans desa tersebut. Ternyata desain atau tampilan dari mobil tersebut hanya yang terpampang foto Bupatinya saja. Foto Wakil Bupatinya kok enggak ada?,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/12).
Ia mengatakan, seharusnya apabila ambulans tersebut merupakan bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Serang, maka seyogyanya bukan hanya foto Bupati Serang saja yang tergambar pada mobil ambulans tersebut, namun juga harus ada foto Wakil Bupati.
“Ini menjadi pertanyaan. Bantuan ini sebetulnya diberikan mengatasnamakan pribadi atau bagaimana? Seharusnya kalau bantuan ini dari APBD PemkabSerang, maka harus ada dong foto dari Wakil Bupatinya di mobil tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar bantuan yang berasal dari uang masyarakat tersebut, ditunggangi oleh kepentingan politik dari Bupati Serang yang juga akan mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.
“Jangan sampai program bantuan ini ada unsur politisnya. Karena kita ketahui bersama, Kabupaten Serang sebentar lagi akan menghadapi Pilkada yang juga diikuti oleh para petahana,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta kepada Pemkab Serang, agar dapat melakukan pengawasan ekstra terhadap operasional dari ambulans desa ini. Sebab, Pemkab Serang telah menegaskan bahwa ambulans itu merupakan fasilitas gratis bagi masyarakat.
“Pemerintah harus melukakan pengawasan, jangan sampai ketika masyarakat ada yang membutuhkan mobil ambulans terserbut malah dipersulit,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, terdapat beberapa desa di Kabupaten Serang seperti di Desa Wargasara dan Desa Pulo Panjang yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan kedua desa tersebut terpisah oleh lautan.
“Dalam hal ini, Pemkab Serang harus melakukan perencanaan yang tepat untuk dua desa tersebut. Karena tidak mungkin Pulo Tunda dan Pulo Panjang disamakan dengan desa yang lain. Misalkan, pemerintah harus memberikan bantuan ambulans desa berupa kapal motor yang aksesnya untuk menyebrang laut,” tandasnya. (DZH/AZM)
Discussion about this post