SERANG, BANPOS – Anggota DPR RI, Muhamad Nasir menuding PT Krakatau Steel (KS) telah melakukan praktik penyelundupan baja dari Cina. Namun, banyak pihak yang menilai tuduhan terhadap produaen baja terbesar di Asia Tenggara itu tak mendasar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Rabu (24/3/2021) lalu, Muhamad Nasir menyebutkan, bahwa ada potensi kehilangan uang negara hampir Rp10 triliun akibat impor baja dari Cina. Adapun modus yang dilakukan dengan cara mengecap baja impor asal China dengan merek Krakatau Steel. Rapat itu dihadiri juga Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Dirut PT Krakatau Steel (Persero), dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik.
Namun, tudingan itu banyak diragukan kebenarannya, karena dinilai tidak mendasar dan tidak masuk akal. Seperti disampaikan akademisi Universitas Sahid Jakarta, Natalis Situmorang. Dia mengaku sangat menyayangkan tudingan yang dialamatkan kepada PT KS itu.
“Sebenarnya sebagai seorang pejabat negara (anggota DPR), Muhammad Nasir harus bisa membuktikan ucapannya soal baja yang dari Cina tetapi dicap Krakatau Steel. Anggota DPR Muhammad Nasir harus menjelaskan, PT apa di Bekasi, yang beliau datangi, apalagi kalau bon fakturnya dari PT Krakatau Steel. Kok, PT itu bisa tahu, itu baja dari Cina,” tegas Natalis di sela-sela rapat Dewan Pengurus Nasional (DPN) Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), di Slipi, Jakarta, Sabtu (27/3/2021).
Natalis selaku Sekretaris Dewan Pakar, DPN MPI mengatakan, Muhammad Nasir harus bisa mempertanggungjawabkan tudingannya sehingga tidak menjadi fitnah.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Hal ini penting supaya jangan menjadi fitnah. Apalagi ini masih ditangani Polda Metro Jaya seperti yang disampaikannya. Jangan sampai ini menjadi bola liar yang bisa menekan aparat, karena disampaikan oleh pejabat negara terhormat,” ujar Natalis.
Sementara itu, salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini sering membeli produk PT KS, Awara, membantah tudingan yang ditujukan terhadap PT KS terkait adanya penyelundupan baja dari Cina.
