LEBAK, BANPOS – Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah, menuai kritikan masyarakat. Pasalnya, di usia kepemimpinannya yang menginjak satu tahun, belum terlihat adanya gebrakan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Alih-alih fokus melakukan percepatan pembangunan di tahun pertamanya menjabat, duet Hasbi-Amir justru banyak menikmati kucuran fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Hal itu sontak menuai kritikan dari tajam dari publik.
Kritikan itu salah satunya datang dari Dewan Pengurus Daerah Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (DPD HIMMA) Lebak.
Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian DPD HIMMA Lebak, Repi Rizali, menyampaikan beberapa fasilitas tersebut di antaranya 3 unit mobil yang diperuntukan bagi istri Bupati, Wakil Bupati, dan istri Wakil Bupati dengan total anggaran kurang lebih Rp1,5 miliar.
Kemudian anggaran sebesar Rp2,1 miliar dialokasikan untuk renovasi rumah dinas Bupati Lebak. Belum lagi yang belakangan tengah ramai menjadi bahan perbincangan publik mengenai alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Diketahui, Pemkab Lebak di tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 juta hanya untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Ditambah anggaran makan yang disiapkan sebesar Rp43 juta–Rp48 juta per bulan.
Menurut Repi, alokasi anggaran tersebut menunjukkan prioritas yang tidak selaras dengan kondisi riil masyarakat.
“Publik melihat miliaran rupiah APBD diarahkan untuk kendaraan, renovasi rumah dinas, pakaian dinas ratusan juta, hingga konsumsi puluhan juta per bulan. Semua itu adalah kebutuhan struktural kepala daerah dan keluarganya. Sementara rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, RTLH, dan akses pendidikan,” ujar Repi, Rabu (25/2).
Repi menegaskan, jika dikonversikan pada kebutuhan dasar masyarakat, angka tersebut setara dengan ratusan unit rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kendaraan dan renovasi rumah dinas kurang lebih setara 180 RTLH. Pakaian dinas setara 16 RTLH. Bahkan anggaran konsumsi satu bulan Bupati dan Wakilnya setara 4 (empat) RTLH. Ini kontras yang tidak bisa dianggap wajar, di tengah kondisi Lebak yang masih memiliki sekitar 88 ribu lebih RTLH,” tegasnya.
Selain itu persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, yakni mengenai masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lebak.
Repi menyebutkan bahwa di Kabupaten Lebak masih ada sekitar 22.563 anak tidak melanjutkan pendidikan yang terdiri dari 1.677 siswa SD, 4.079 siswa SMP, dan 2.706 siswa SMA yang drop out, serta 4.418 lulusan SD dan 9.683 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Ketika ribuan anak berhenti sekolah, maka setiap rupiah APBD seharusnya difokuskan untuk menyelamatkan generasi muda. Itu jauh lebih penting dibanding memperkuat fasilitas pejabat,” kata Repi.
Selain persoalan pendidikan, Kabupaten Lebak juga masih berada pada posisi P1 dan P2 tertinggi di Banten, serta memiliki IPM dan UMK terendah di tingkat provinsi. Menurut Repi, kondisi tersebut semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi kebijakan.
“Ketika indikator kemiskinan masih tertinggi dan kualitas hidup terendah, tetapi yang diprioritaskan justru fasilitas kepala daerah dan keluarganya. Maka, hal itu mencerminkan kepemimpinan yang miskin empati dan tidak berpihak terhadap rakyat,” ujarnya.
Repi juga menyoroti ironi yang terjadi di Lebak. Ia menyebut Bupati dan Wakil Bupati Lebak termasuk Bupati dan Wakil Bupati terkaya nomor dua di Banten, sementara Kabupaten Lebak justru menjadi daerah nomor dua termiskin di provinsi tersebut.
“Ini bukan sekadar paradoks, ini potret ketimpangan. Ketika kepala daerahnya termasuk yang paling kaya, tetapi rakyatnya masih berada di jajaran paling miskin,” tegasnya.
Terakhir, Repi turut mempertanyakan aspek akuntabilitas, khususnya terkait pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
“Ketika laporan kekayaan belum diperbarui di tengah sorotan anggaran miliaran rupiah untuk fasilitas jabatan, hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas. Sepertinya masih sibuk menikmati uang rakyat” pungkasnya.
Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya dan Bupati Hasbi Jayabaya, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, angkat bicara. Amir merespons santai namun tegas terkait tuduhan hidup bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat.
Amir justru menantang para pengkritik untuk melihat langsung realitas kehidupannya sehari-hari agar tidak terjebak dalam asumsi.
“Silakan ikut saya beberapa malam, apakah saya bermewah-mewah hidupnya? Hayu. Kita lihat faktanya saja kehidupan sehari-hari di rumah saya. Tidak usah berteori atau retorika,” kata Amir saat dimintai tanggapan pada Rabu (25/2).
Menurut Amir, tuduhan mahasiswa yang menyebut dirinya hidup mewah sangat tidak berdasar. Ia meminta mahasiswa untuk memeriksa langsung gaya hidupnya agar objektif.
“Apakah benar yg dikatakan mahasiswa saya bermewah mewah? Periksa aja kehidupan sehari harinya, repot amat, gampang kok,” ujarnya.
Terkait fasilitas mobil dan pakaian dinas yang dipermasalahkan, Amir menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah keinginan pribadi, melainkan amanat regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai, membandingkan fasilitas dinas dengan angka kemiskinan bukanlah perbandingan yang setara atau apple to apple.
“Amanah itu tertuang di APBD. Dikorupsi tidak oleh pimpinan daerah? Silakan cek. Kalau membandingkan mobil dinas dan kemiskinan itu perbandingan yang salah. Kita bekerja sesuai kemampuan kita,” tegas Amir.
Bahkan, Amir bersumpah dirinya tidak keberatan jika seluruh fasilitas tersebut ditiadakan, asalkan aturan dari pemerintah pusat memang mengharuskannya dihapus. Ia memastikan kinerjanya tidak akan kendor meski tanpa fasilitas tersebut.
“Saya tidak dikasih anggaran mobil dinas atau pakaian dinas tidak masalah, tetap akan kerja dengan giat. Tapi aturan dari atas harus dihapus tentang adanya mobil dinas dan pakaian dinas. Itu bukan keinginan kami sendiri,” paparnya.
Amir kembali menegaskan kesiapannya jika rakyat menghendaki penghapusan fasilitas tersebut.
“Kalau rakyat setuju dihapus tidak masalah. Demi Allah tidak masalah buat saya pribadi. Saya tidak suka kemewahan, dan saya tidak mampu juga untuk hidup mewah. Jadi jangan bombastis dan memancing rakyat marah,” tandasnya. (*)
Discussion about this post