SERANG, BANPOS – Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Banten sejak akhir tahun 2025 berdampak pada sektor pertanian.
Ribuan hektare sawah dilaporkan terendam yang mengakibatkan gagal panen atau puso. Kerugian para petani pun ditaksir lebih dari puluhan miliar.
Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Banten per 19 Januari 2026, banjir menimpa 6 kabupaten dan kota se Banten dalam periode itu. 8.108 hektare (Ha) lahan sawah dilaporkan terendam.
532,5 Ha di antaranya alami gagal panen, alias puso.
Padi-padi yang terendam itu dikabarkan hampir memasuki masa panen, dengan kurun usia 40 sampai 100 hari.
Koordinator Tanaman Pangan Distan Banten, Dadan Firdaus Setya Permana mengatakan, banjir paling parah merendam wilayah Kabupaten Serang.
22 kecamatan dilaporkan terendam banjir dengan luas lahan 1,969 Ha. 319 hektare diantaranya dilaporkan puso.
“Lalu Kabupaten Lebak sebanyak 211 hektare sawah terdampak, 108 hektare alami puso. Kabupaten Pandeglang 4,794 hektare terdampak, 65 diantaranya puso. Beberapa diantaranya sudah surut,”kata Dadan, Rabu (21/1).
Dikatakannya, insentitas hujan yang tinggi, membuat beberapa lahan sawah tergenang banjir lebih dari satu kali.
Seperti di Kecamatan Cikeusik, sedikitnya 60 hektare terendam banjir pada bulan November lalu, dan terendam lagi di bulan Desember hingga Januari 2026.
Hal serupa terjadi di Kecamatan Sobang, 103 hektare terendam lebih dari satu kali.
Ia mengungkapkan bahwa timnya masih terus melakukan pengamatan terhadap lahan sawah yang terendam banjir.
“Rata-rata banjir di Kabupaten Pandeglang pada periode Desember sudah surut, tapi banjir lagi di Januari 1,”ujarnya.
Menurutnya, kerugian para petani bervariatif.
Namun jika dihitung secara rata-rata dari masa pemupukan, setiap hektarenya bisa menghasilkan 6 ton gabah dengan harga jual Rp6.500 perton atau Rp39 juta per hektare.
Artinya, jika diakumulasikan dengan jumlah luas lahan yang gagal panen, kerugian para petani bisa mencapai Rp20 miliar lebih.
“Saat ini kita sedang mendata semua sawah yang puso, dan kita ajukan penggantian benih kepada Kementerian Pertanian RI. Setiap hektarnya Insya Allah akan mendapatkan ganti 25 kg benih,” tuturnya.
Masalah banjir ini tentu menjadi ancaman nyata bagi para petani, maka dari itu Distan Banten saat ini tengah mengadakan AUTP atau Asuransi Usaha Tani Padi dengan menyasar 2 ribu hektare sawah di Banten.
Program asuransi itu diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para petani akan potensi bencana yang jelas mengancam ini.
Disisi lain, Ketua Komisi II DPRD Banten Iip Makmur mendorong adanya pembenahan dan peningkatan infrastruktur tani yang memadai dan juga bisa mencegah terjadinya banjir.
Sebab, para petani sendiri merupakan para pahlawan pangan, yang tentunya perlu mendapatkan perlindungan khusus.
“Tentu kita mendorong akan adanya normalisasi sungai-sungai khususnya di daerah pertanian, karena kita tidak ingin ada petani-petani yang merugi akibat meluapnya air sungai,” ujarnya. (*)
Discussion about this post