CILEGON, BANPOS – Masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membentuk tim khusus penanganan banjir di Kota Cilegon, yang didalamnya terdapat berbagai unsur terkait, seperti dari DPRD, DPUPR, DLH, Kadin, industri dan masyarakat.
Desakan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Cilegon Darurat Banjir (AMCDB) saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi DPRD bersama Pemkot Cilegon dan masyarakat serta industri yang berlangsung di Aula DPRD Kota Cilegon, Jumat (9/1).
Perwakilan Aliansi Masyarakat Cilegon Darurat Banjir (AMCDB), Muhammad Ibrohim Aswadi, mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan aliansi kepada DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon, terkait persoalan banjir di Cilegon.
Diantaranya, di wilayah hulu harus dilakukan moratorium, penghijauan dan rekondisi ulang.
Sedangkan di tengah, ada masalah krusial, seperti gorong-gorong rel kereta api, gorong-gorong jalan nasional dan pagar industri.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kami menyampaikan bagaimana penanganan banjir ini terintegrasi dari hulu hingga ke hilir,” ujar Ibrohim kepada awak media usai RDP, Jumat (9/1).
Sedangkan, kata dia di wilayah hilir yakni, pembuatan sodetan baru di wilayah seluruh industri dari Citangkil hingga Gunung Sugih yang bisa mengarah ke laut lepas sebagai tampungan akhir air hujan yang membuat banjir di Kota Cilegon.
Oleh karena itu, Ibrohim meminta kepada pemerintah agar menyelesaikan persoalan-persoalan penyebab banjir dan meminta kepada pemerintah agar membuatkan Long Water Storage (LWS).
Serta membentuk tim khusus untuk menangani banjir yang dibentuk langsung oleh Walikota Cilegon.
“Dan terakhir ada tambahan, perlu dibuatkan LWS (Long Water Storage) di wilayah pinggir pagar PT Krakatau Steel yang tidak digunakan. Dari mulai Oktif hingga ke KBS. Kalau itu dibangun saya kira bisa menampung jutaan debit air,” terangnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah banjir di Kota Cilegon.
Dengan melakukan normalisasi kali, memperluas saluran irigasi dan lain sebagainya.
Terkait permohonan masyarakat, Aziz menyampaikan, hal itu sangat bagus untuk dilakukan.
Lantaran, penanganan banjir tidak lepas dari stakeholder terkait lainnya di Cilegon.
Oleh karena itu, agar tim pembentukan itu bisa segera dilakukan.
Aziz meminta segera dilakukan pendataan siapa saja yang akan dibentuk dalam waktu tersebut.
“Iya ini masukan untuk mengefektifkan, mencari solusi seperti apa. Sehingga kami akan membentuk sesuai dengan usulan dari aliansi dan masyarakat, dan nanti untuk anggota tim yang akan dibentuk kami akan segera meminta nama-namanya dan akan kami SK kan dengan Walikota (Robinsar),” ujar Aziz.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta mengapresiasi masukan masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Cilegon.
Menurutnya, penanganan banjir bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pihak di Kota Cilegon.
“Saya mengapresiasi dengan adanya kegiatan di DPRD. Karena kita sudah duduk bersama dengan Pemkot, DPRD dan masyarakat. Dalam hal ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi ini harus bersama-sama mencari solusi soal penanganan banjir di Cilegon,” ucap Sitta.
Menurutnya, hal terpenting saat ini bukanlah menyalahkan penyebab banjir. Namun, harus mencari solusi langkah konkret yang terjadi di Cilegon.
Oleh karena itu, Sitta berharap penanganan Banjir di Kota Cilegon, ke depan agar dilakukan secara serius.
“Tentunya hal ini bisa berdampak pada meminimalisir banjir di Kota Cilegon. Dan tentunya penanganan ini harus serius dan berkeadilan, bukan hanya menjadi kata-kata langganan dan seolah-olah tidak ada solusinya,” tandasnya. (*)
Discussion about this post