PANCA Aghniaa Ruuhu Alfaien berangkat ke Aceh dengan satu bayangan di kepala: kondisi yang porak-poranda.
Media sosial dipenuhi foto lumpur, rumah terendam, dan narasi kepanikan. Ia sudah menyiapkan diri, fisik dan mental, untuk menghadapi medan terburuk.
Sabtu malam, 20 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, dokter asal Tangerang Selatan itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda bersama rombongan relawan tenaga kesehatan yang diberangkatkan Kementerian Kesehatan.
Tujuan mereka: Kabupaten Pidie Jaya, lokasi banjir bandang yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.
Berbekal doa keluarga dan semangat khas anak muda yang baru lulus kuliah, Panca bersiap menghadapi apa pun di lapangan.
Namun, setibanya di RSUD Pidie Jaya, ekspektasinya runtuh. Rumah sakit itu berdiri dalam kondisi baik, nyaris tak menunjukkan bekas bencana.
“Akhirnya sempat berpikir, ternyata kondisi di lapangan tidak seperti yang beredar di media sosial ya. Tidak separah itu,” ujar dokter jebolan Universitas Brawijaya tahun 2025 ini kepada BANPOS, Rabu (7/1).
Saat itu, ia sempat menduga bahwa warganet telah membesar-besarkan situasi.
Narasi yang beredar di linimasa terasa emosional, membuat mereka yang jauh dari lokasi ikut larut dalam rasa iba dan kepanikan.
Namun dugaan itu tak bertahan lama.
Ketika benar-benar turun ke lapangan, Panca menghadapi realitas yang berbeda.
Jalanan berlumpur, pengungsi yang belum bisa pulang ke rumah, serta rutinitas merawat warga yang kelelahan menjadi kesehariannya di Pidie Jaya.
Mayoritas penyintas mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), gangguan pencernaan, hingga penyakit kulit akibat terlalu lama terpapar air banjir.
Kondisi kesehatan warga perlahan menurun, sementara aktivitas hidup belum sepenuhnya kembali normal.
“Untuk kondisi listrik, menurut keterangan warga sih memang benar sempat menyala saat Wapres Gibran datang. Tapi setelah itu, mati lagi. Kalau tidak salah selama tiga hari,” ungkapnya.
Pengalaman itu membuat dokter yang tengah internship di Kepulauan Bangka Belitung ini, kembali mempertanyakan gambaran yang ramai di media sosial.
Ia mencoba menelusuri lebih luas wilayah terdampak banjir.
“Yang ramai di media sosial itu lokasi yang memang parah seperti Tamiang. Jadi tidak semua wilayah terdampak separah itu. Tapi bukan berarti di sini tidak parah, tetap parah, hanya bentuknya berbeda,” katanya.
Di sejumlah titik, ia menemukan rumah-rumah warga yang masih tertimbun lumpur.
Bukan karena dibiarkan, melainkan karena keterbatasan biaya untuk membersihkannya.
“Sempat ngobrol dengan warga. Kalau mau dibersihkan butuh biaya sekitar Rp20 juta. Sampai sekarang belum sanggup. Karena memang bantuan yang mereka terima menurut cerita warga, hanya Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan,” ujarnya.
Bahkan, hal yang benar-benar mengguncang batinnya adalah ketika dia terjun ke suatu desa, sejumlah warga bercerita bahwa di sana terdapat sekitar 35 rumah hilang diterjang banjir bandang.
“Selain rumah, ada juga sekolah kalau gak salah SMP, itu juga turut hilang. Di sana ada sungai, yang tadinya tidak terlalu lebar, saat ini jadi sangat lebar karena terjangan banjir,” ungkapnya.
Selain itu, pada saat di sana, sempat kembali terjadi banjir akibat hujan yang terus menerus mengguyur.
Sejumlah rumah yang telah dibersihkan, harus direlakan kembali tertutup lumpur karena kondisi lingkungan yang memang masih belum pulih.
“Jadi, sesepuh di sana bahkan berani berkata kalau ini lebih parah dari Tsunami, konteksnya pasca-peristiwa. Karena kalau Tsunami, setelahnya tidak terlalu lama dampaknya. Sementara ini, masih harus berjibaku dengan lumpur,” katanya.
“Bahkan ada tenaga kesehatan di RSUD, yang sampai saat ini nggak bisa pulang karena masalah lumpur belum teratasi. Memang kompleks permasalahannya,” cerita Panca.
Dari pengalaman itulah Panca menarik satu kesimpulan.
Di era arus informasi yang bergerak cepat, bencana kerap disebarkan bukan semata untuk memberi kabar, tetapi juga demi meraih atensi.
Interaksi digital, menurutnya, sering kali lebih diprioritaskan daripada kebutuhan nyata di lapangan.
“Bencana alam dan penyintasnya bukan komoditas. Jangan sampai demi interaksi atau keuntungan tertentu, mereka dijadikan alat, sementara kebutuhan riil justru tidak tersentuh,” tandasnya. (*)
Discussion about this post