SERANG, BANPOS – Sejumlah orang tua siswa MAN 1 Kota Serang mengeluhkan adanya pungutan hampir Rp1 juta dengan dalih mendukung program sekolah, agar siswa dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pihak sekolah membenarkan penarikan iuran karena kegiatan siswa tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga
Bahkan, dalam pertemuan bersama orang tua, disebutkan bahwa dukungan dana dari wali murid menjadi bagian penting dalam menyiapkan siswa agar mampu bersaing masuk PTN.
“Kalimat yang disampaikan itu terasa menekan. Seolah-olah kalau orang tua tidak mendukung secara finansial, maka program penguatan siswa tidak bisa berjalan, dan dampaknya anak tidak bisa diterima di PTN,” ujar dia kepada BANPOS, Rabu (17/12).
Menurutnya, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa penyusunan anggaran kegiatan satu tahun dilakukan oleh siswa. Pernyataan tersebut dinilai tidak masuk akal dan terkesan manipulatif.
“Mana mungkin siswa menyusun anggaran kegiatan tahunan. Itu kan ranah manajemen sekolah,” katanya.
Ia juga menyoroti tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana iuran pada tahun-tahun sebelumnya.
Orang tua, kata dia, tidak pernah mendapatkan informasi rinci terkait jumlah dana yang dihimpun maupun peruntukannya.
“Dari tahun ke tahun tidak pernah ada laporan. Dapatnya berapa, dipakai untuk apa, itu tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Padahal transparansi dan akuntabilitas itu penting,” tegasnya.
Meski pada akhirnya orang tua menandatangani surat pernyataan persetujuan iuran, sumber menyebut hal tersebut lebih karena faktor psikologis.
“Kami tidak diberikan ruang untuk menolak. Pertemuan juga tidak ada dialog, hanya penyampaian lalu langsung disepakati nominal iuran,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada tahun ini seluruh wali murid dikenakan iuran sebesar Rp500 ribu, setelah adanya negosiasi. Sementara pada dua tahun sebelumnya, nominal iuran jauh lebih besar.
Untuk kelas X mencapai Rp3,6 juta, sedangkan kelas XI diberikan opsi pembayaran Rp1 juta, Rp1,5 juta, atau Rp2 juta.
Selain itu, ia mempertanyakan alokasi anggaran yang dinilai tidak rasional. Salah satunya rencana penggunaan dana untuk rehabilitasi pos satpam dengan anggaran mencapai sekitar Rp200 juta.
“Posnya kecil, ukurannya sekitar 1,5 x 1,5 meter, dan kondisinya juga masih ada. Kalau pun direhab, mestinya tidak sampai puluhan juta, apalagi ratusan juta,” katanya.
Menurutnya, yang paling disesalkan oleh para orang tua adalah tidak pernah adanya laporan pertanggungjawaban dana yang dihimpun oleh komite sekolah setiap tahunnya.
“Itu dana dari orang tua, seharusnya dilaporkan secara rutin. Ini soal kepercayaan,” tandasnya.
Wali murid lainnya membenarkan hal tersebut. Menurutnya, semula besaran iuran diminta per-siswa Rp1,5 juta.
Tetapi, para wali murid keberatan dan akhirnya wali murid kelas X menyepakati Rp500 ribu.
“Ini usulan yang komite berikan, tapi kami tidak mendapatkan rincian detail dari anggaran tersebut, hanya ditampilkan di slide. Kami minta kopiannyapun tidak diberikan,” kata Dia.
Ia menilai, pola pihak sekolah pada saat menjelaskan pemungutan iuran diduga mengarah kepada pemaksaan.
“Dari cara penyampaian dan alur rapatnya. Bahkan di awal-awal rapat, setelah menyampaiakn rincian anggaran langsung di minta untuk tanda tangan BA. Tapi beberapa wali murid keberatan,” jelasnya.
“Sehingga, karena waktu, kami minta kesepakatan nilai saja dan ada yang mengusulkan Rp500rb/siswa dari kelas X,” lanjutnya.
Bahkan, ia menerangkan bahwa ada pihak sekolah yang secara gamblang mengancam akan mengurangi kegiatan siswa jika tidak dilaksanakan iuran tersebut.
“Ancaman hanya berupa tawaran kegiatan siswa akan dikurangi jika anggaran tidak mencukupi,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, BANPOS berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak MAN 1 Kota Serang. (*)
Discussion about this post