CILEGON, BANPOS – Pada momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Direktur RSUD Cilegon dilaporkan terkait dugaan penyimpangan dalam pembangunan Gedung Medical Center Tahap 2.
Dalam laporan yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa Demokrasi pada Selasa (9/12), nama PT Wirabaya Nusantara Permai serta Walikota Cilegon turut disertakan.
Aksi pelaporan ditengarai oleh plafon ruang operasi RSUD Cilegon ambruk pada 4 Desember 2025, tak lama setelah digunakan. Insiden itu menimbulkan kekhawatiran serius mengenai mutu pekerjaan konstruksi.
Menurut Solidaritas Mahasiswa Demokrasi, kerusakan tersebut menjadi indikator kuat bahwa persoalan proyek ini tidak hanya bersifat teknis. Mereka menilai kualitas pengerjaan jauh dari standar yang seharusnya.
Solidaritas Mahasiswa Demokrasi juga mengungkap dugaan adanya praktik peminjaman perusahaan dalam pengerjaan proyek itu.
PT Wirabaya Nusantara Permai diduga menyerahkan penggunaan bendera perusahaan kepada pihak lain dengan skema pembagian nilai proyek, sehingga pekerjaan tidak ditangani oleh pihak yang kompeten maupun memiliki kewenangan penuh.
Koordinator Solidaritas Mahasiswa Demokrasi, Yanto, mengatakan bahwa dugaan praktik tersebut berpotensi memengaruhi hasil pekerjaan dan menjadi salah satu penyebab lemahnya kualitas bangunan.
“Kami menduga kuat bahwa ada penyimpangan serius dalam proyek ini. Kerusakan ruang operasi adalah sinyal kuat bahwa ada proses yang tidak beres. Hal ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keselamatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan,” tegas Yanto, Rabu (10/12).
Ia menambahkan bahwa bukti permulaan berupa sejumlah dokumen telah diserahkan ke KPK untuk ditelaah lebih lanjut.
Yanto mendesak KPK melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.
Ia menilai perkara ini menyangkut layanan kesehatan publik sehingga harus menjadi prioritas penanganan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Cilegon mendapatkan fasilitas kesehatan yang aman dan berkualitas. Jika memang ada pihak-pihak yang bermain dalam proyek vital seperti ini, mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” tandasnya. (*)
Discussion about this post