CILEGON, BANPOS – Mobilitas masyarakat menuju masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama otoritas terkait di Banten telah merancang skenario khusus untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang kerap menjadi mimpi buruk bagi para pelancong.
Fokus utama pemerintah kali ini bukan hanya pada ketersediaan armada, melainkan penerapan strategi manajemen lalu lintas yang disebut delaying system.
Strategi ini dirancang untuk mengatur ritme kedatangan kendaraan menuju pelabuhan agar tidak terjadi bottleneck atau penyumbatan parah di area dermaga.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, saat meninjau kesiapan di Cilegon, menegaskan bahwa langkah antisipatif ini diambil berdasarkan hasil survei yang menunjukkan tren kenaikan pergerakan masyarakat.
Pihaknya tidak ingin mengambil risiko, sehingga opsi pembagian beban pelabuhan dan penahan laju kendaraan di zona penyangga (buffer zone) menjadi prioritas.
“Ada empat pelabuhan yang kita siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan strategi delaying sistem, sudah ada beberapa baperzon,” ungkap Aan Suhanan menjelaskan taktik penguraian massa.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para pemudik atau wisatawan tidak akan langsung menumpuk di satu titik pelabuhan saja.
Penggunaan empat pelabuhan yang tersebar diharapkan mampu memecah konsentrasi kendaraan, sehingga layanan penyeberangan menjadi lebih cair dan terukur.
Selain kepadatan lalu lintas, tantangan terbesar bagi keselamatan pelayaran di penghujung tahun 2025 dan awal 2026 adalah faktor alam.
Berdasarkan data dan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Desember hingga Januari merupakan puncak musim hujan.
Kondisi ini sering kali disertai dengan potensi siklon dan angin kencang yang dapat memicu gelombang tinggi di perairan Selat Sunda.
Aan Suhanan menyadari betul risiko ini. Ia menyebutkan bahwa hasil survei dan data BMKG menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan operasional.
“Sehingga kita perlu melakukan beberapa strategi dengan isu yang pertama tersebut,” tambahnya, merujuk pada pentingnya adaptasi strategi terhadap kondisi lapangan yang dinamis.
Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembagian operasional pelabuhan di sisi Jawa dan Sumatera.
Regulasi ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat agar mematuhi alur perjalanan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.
Dari sisi operasional armada, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten telah melakukan inventarisasi kekuatan kapal penyeberangan.
Kepala KSOP Kelas I Banten, Capt. Bharto Ari Raharjo, merinci sebaran kapal yang disiagakan untuk melayani rute sibuk ini. Armada tersebut tersebar di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Ciwandan, dan Krakatau Bandar Samudera (KBS).
“Total 79 kapal, belum dapat operasi 17 kapal, yang tidak bisa beroperasi 15 kapal, nanti kita lihat apakah mereka sudah memenuhi kriteria keselamatan baru mereka bisa layak beroperasi,” ujar Capt. Bharto Ari Raharjo.
Proses pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ram check terhadap 17 kapal yang belum beroperasi tersebut terus dikebut.
Pihak otoritas memberikan tenggat waktu hingga pertengahan Desember, tepatnya tanggal 12 Desember 2025, untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi prima sebelum melayani lonjakan penumpang.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengingatkan para pengguna jasa untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca sebelum berangkat. Ketidakpastian cuaca di laut lepas menuntut kewaspadaan ekstra dari nakhoda maupun penumpang.
“Masih ada anomali cuaca, mungkin ekstrem dan akan berubah-ubah. Tentu jadi perhatian kita,” kata Heru Widodo.
Sebagai bentuk apresiasi dan strategi untuk mendistribusikan arus penumpang agar tidak menumpuk di hari puncak, ASDP juga menyiapkan program menarik.
Heru menyebutkan adanya pemberlakuan harga khusus atau diskon penyeberangan dalam rentang waktu tertentu yang cukup panjang.
ASDP juga menyiapkan program diskon penyeberangan yang akan berlaku pada (22/1/2025) –(10/1/2026) sebagai bagian dari pengaturan arus penumpang.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal atau menunda kepulangan, sehingga beban pelabuhan dapat terdistribusi lebih merata sepanjang periode liburan Nataru.
Dengan adanya kolaborasi antara Kemenhub, KSOP, dan ASDP melalui strategi delaying system, kesiapan puluhan kapal, serta kewaspadaan terhadap cuaca, diharapkan perjalanan liburan akhir tahun masyarakat dapat berjalan aman dan nyaman. (*)
Discussion about this post