SERANG, BANPOS – Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah memanfaatkan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI untuk menyampaikan persoalan fiskal yang tengah membebani daerah.
Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati Serang, Selasa (2/12/2025), dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin.
Usai pertemuan, Ratu Zakiyah mengatakan pihaknya menyoroti dua isu utama: pengurangan transfer ke daerah (TKD) dan kecilnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Serang dari pemerintah pusat.
“Dalam pertemuan kami menyampaikan adanya pengurangan TKD, kemudian DBH yang kita dapatkan jauh dari yang kita harapkan,” ujarnya.
Jadi Jembatan ke Pemerintah Pusat
Zakiyah berharap Komisi II dapat menjadi jembatan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan. Ia menegaskan pengurangan TKD memukul fiskal daerah dan mengganggu sejumlah program pembangunan.
Meski kondisi anggaran tertekan, Kabupaten Serang tetap memenuhi amanat mandatory spending pendidikan, bahkan melampaui batas minimal.
“Untuk prioritas anggaran 2026, alokasi pendidikan mencapai 37 persen. Namun hal ini berdampak pada berkurangnya anggaran infrastruktur dan kesehatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Zakiyah juga menyinggung persoalan sejumlah situ yang ternyata banyak dimiliki masyarakat secara alas hak.
“Mungkin nanti ke depan kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu,” tandasnya.
Dewan Segera Tinjau
Menanggapi keluhan daerah, anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pemangkasan anggaran merupakan kebijakan nasional yang dilakukan karena banyak anggaran dinilai tak efektif. Namun, pihaknya akan meninjau kondisi Kabupaten Serang secara khusus.
“Ruang kita di situ, apakah kita bisa memohon untuk koreksi dengan argumen-argumen yang disiapkan oleh pemerintah daerah tentu,” singkatnya. (*)
Discussion about this post