JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan tata kelola administrasi publik Indonesia memiliki fondasi kuat berdasarkan peringkat Blavatnik Index of Public Administration (BIPA).
BIPA merupakan indeks yang mengukur kualitas dan kapasitas administrasi publik di 120 negara. Berdasarkan publikasi tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-38 di dunia dan kedua di ASEAN dengan skor lebih kurang 0,61 dari skala 0.00–1.00.
“Peringkat Indonesia dalam BIPA menunjukkan bahwa tata kelola administrasi publik saat ini memiliki fondasi yang sangat dan cukup kuat,” kata Purwadi dalam acara National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu.
Dengan indeks itu, Indonesia diyakini memiliki modal penting melangkah lebih jauh. Namun, dia mengingatkan, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan publik yang konsisten dan dipercaya masyarakat.
Di tengah tantangan yang kian kompleks, pengembangan kompetensi menjadi keharusan. ASN diingatkan untuk adaptif terhadap teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, serta mengasah kemampuan nonteknis, seperti komunikasi, empati, dan pola pikir global.
“Kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui peningkatan kapasitas yang lebih terarah. ASN perlu dibekali literasi digital yang kuat, kemampuan bekerja responsif, serta keterampilan berinteraksi dalam lingkungan yang semakin dinamis,” ucapnya.
Purwadi lebih lanjut mengatakan tantangan birokrasi ke depan menuntut ASN untuk menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik teknis, manajerial, sosial budaya, maupun digitalisasi.
Di samping itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang ASN mewajibkan aparatur untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi.
Menurut dia, pengembangan kompetensi tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak meninggalkan pola egosentrisme dan bergerak menuju sistem yang kolaboratif.
“Setiap instansi memiliki keterbatasan. Jika kita tetap bergerak dalam pola egosystem, hasilnya akan terfragmentasi dan tidak pernah mampu mengejar dinamika perubahan yang begitu cepat dan dinamis,” ucapnya.
Purwadi menegaskan, masa depan birokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam hal ini, kompetensi ASN dinilai memiliki peran penting dan penguatannya merupakan keniscayaan.
“Saya mengajak kita semua untuk benar-benar meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak. Tidak ada instansi yang mampu membangun aparatur unggul hanya dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergerak sebagai ecosystem,” katanya. (*)
Discussion about this post