JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai katalisator pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. SMV disebut memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah serta memaksimalkan keterlibatan pendanaan dari sektor swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam Forum Bisnis SMV 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11). Ia menjelaskan bahwa forum ini bertujuan mempererat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pembangunan nasional.
Suahasil menyebut SMV sebagai inovasi pengelolaan APBN yang lebih adaptif. Melalui skema crowding in private money, SMV mengombinasikan belanja negara dengan kapasitas badan usaha untuk memicu investasi swasta. Dengan demikian, SMV tidak hanya mengelola dana publik, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. “SMV dari Kementerian Keuangan itu bisa berbentuk badan layanan umum, BUMN, atau lembaga dalam pembinaan Kemenkeu yang tugas khususnya adalah melaksanakan tugas pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan,” ujar Suahasil.
Beberapa SMV yang telah berkontribusi signifikan antara lain:
- PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang bertindak sebagai development financial institution dan menyalurkan pembiayaan infrastruktur serta pinjaman daerah, termasuk selama pandemi COVID-19.
- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), penyedia pembiayaan jangka panjang sektor perumahan yang diakui Bank Indonesia karena memperkuat likuiditas industri melalui pembelian surat berharga.
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang memberikan penjaminan proyek infrastruktur melalui skema KPBU maupun non-KPBU.
- Indonesia Exim Bank dan PT Geo Dipa Energi, yang mendukung pembiayaan ekspor dan pengembangan energi panas bumi.
Suahasil berharap Forum Bisnis SMV 2025 menjadi ruang diskusi yang produktif dan memperkuat sinergi antara SMV dan pemerintah daerah. Menurutnya, SMV merupakan instrumen dukungan APBN yang disalurkan melalui badan usaha, sehingga keberadaannya semakin krusial untuk memperkuat pembangunan nasional. (*)
Discussion about this post