SERANG, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menegaskan bahwa pengerjaan sejumlah ruas jalan yang rusak parah bukan terlambat karena kesengajaan. Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menekankan bahwa berbagai faktor teknis, beban kendaraan berat, serta dinamika anggaran menjadi penyebab utama banyak pekerjaan lapangan baru berjalan di penghujung tahun, seperti yang dikritik sejumlah fraksi DPRD Banten. “Ini bukan karena menunda. Ada proses kehati-hatian, rasionalisasi anggaran Rp1,2 triliun, dan keputusan anggaran perubahan yang baru keluar sekitar Mei–Juni. Kita bekerja sesuai mekanisme, bukan ditunda-tunda,” ujar Arlan di Kota Serang, Kamis (20/11).
Menurut Arlan, perubahan anggaran baru disahkan pada Oktober, sehingga secara otomatis pelaksanaan proyek beririsan dengan musim hujan. Kondisi ini membuat sebagian pekerjaan fisik harus disesuaikan dengan situasi lapangan dan ketersediaan material.
Lebih lanjut, Arlan merinci bahwa kerusakan jalan provinsi terjadi paling parah pada ruas Citeras–Cisoka–Tigaraksa, yang setiap hari dilewati kendaraan berat dari Lebak menuju Tangerang. “Yang paling parah itu Citeras–Cisoka–Tigaraksa. Kerusakan terberat sepanjang tiga sampai empat kilometer akibat muatan truk besar,” ungkapnya.
Untuk penanganan darurat, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan Rp9 miliar untuk perbaikan per satu kilometer, termasuk titik kritis di area Pasar Cisoka. Di wilayah Utara, ruas Teluknaga–Dadap juga rusak akibat beban truk berkapasitas besar. Tahun ini, Pemprov menganggarkan Rp6 miliar untuk perbaikannya. “Itu jalur provinsi yang langsung menanggung beban kendaraan berat setiap hari. Kerusakan pasti cepat terjadi,” tutur Arlan.
Baca Juga
Ditambahkannya, untuk wilayah Selatan Banten seperti Malingping, kerusakan lebih banyak disebabkan cuaca ekstrem serta peningkatan mobilitas pengangkutan material bangunan. “Material batu di wilayah sekitar terbatas, jadi arus angkutan tinggi ke Banten Selatan. Dampaknya jalan cepat rusak,” jelasnya.
Progres Fisik dan Keterbatasan Material
Hingga kini, progres fisik pekerjaan PUPR berada di kisaran 60–70 persen. Salah satu hambatan terbesar ialah terbatasnya pasokan material sehingga banyak kebutuhan harus didatangkan dari luar daerah. “Kita berebut material dengan daerah lain. Permintaan banyak, supply kecil. Itu hukum ekonomi, harga naik,” kata Arlan.
Ia juga membenarkan bahwa truk kecil sempat diizinkan melintas pada jam tertentu untuk mempercepat suplai material bagi proyek strategis seperti Tol Panimbang. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Arlan memastikan seluruh program yang sudah dianggarkan tetap berjalan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan. (*)
Discussion about this post