CILEGON, BANPOS – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cilegon menghentikan operasional karena anggaran dari pemerintah pusat belum cair. Kondisi ini membuat ribuan anak penerima manfaat tidak mendapatkan pasokan makanan bergizi sesuai jadwal.
Koordinator Wilayah Kota Cilegon Badan Gizi Nasional (BGN), Lukiah, menyebut sedikitnya empat Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Cilegon terpaksa berhenti sementara. “Betul, ada 4 SPPG yang berhenti sementara,” kata Lukiah saat dikonfirmasi BANPOS, Kamis (13/11).
Lukiah menjelaskan, penghentian operasional disebabkan dana dari pusat belum turun. Ia berharap program dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat. “Insyaallah semoga hari Senin sudah jalan seperti biasa,” ujar Lukiah yang juga Kepala SPPG Cibeber Kedaleman. Menurutnya, SPPG di wilayah Kedaleman melayani sekitar 3.000 siswa.
Keempat SPPG yang berhenti berada di Kecamatan Cibeber, Jombang, Purwakarta, dan Grogol.
Ketua Yayasan Nurani Dhuafa Indonesia, Irfan Ali Hakim, membenarkan dua dapur MBG yang dikelolanya juga menghentikan operasional sementara. “Dapur kita ada dua yang ditunda beroperasi karena masalah keuangan, bukan masalah lain,” kata Irfan.
Irfan menjelaskan, terdapat pergantian pejabat pengelola administrasi keuangan di BGN sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran. Kondisi yang sama, katanya, terjadi di banyak daerah. “Aturan baru di BGN, dapur tidak boleh beroperasi kalau dananya belum ada. Informasi dari BGN, Minggu ini Insyaallah selesai,” ujarnya.
Seperti diketahui, penghentian sementara dapur MBG juga terjadi di sejumlah daerah lain akibat perubahan regulasi di Badan Gizi Nasional. Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Gizi Nasional RI No. 244 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga petunjuk teknis bantuan pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025. Dalam aturan terbaru itu, jumlah penerima manfaat per dapur dibatasi maksimal 2.500 anak, atau 3.000 anak bagi dapur yang memiliki chef bersertifikat. (*)












Discussion about this post