SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan melalui pelatihan pemandu wisata bagi penyandang disabilitas.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memperluas akses dan pemberdayaan kelompok difabel di sektor pariwisata.
“Pelatihan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Rabu (12/11).
Tinawati mengatakan, upaya menciptakan pariwisata inklusif sejalan dengan visi Gubernur Banten Andra Soni untuk mewujudkan daerah yang indah, kuat, dan ramah bagi semua pihak. Ia menilai pariwisata yang berkelanjutan harus mencerminkan nilai empati dan kesetaraan sosial.
“Sebagai Bunda Literasi, saya juga ingin belajar bahasa isyarat agar bisa lebih memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas,” tambahnya.
Dalam sesi dialog, Tinawati menampung sejumlah masukan dari peserta difabel, seperti kebutuhan rambu visual bagi tuna rungu dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu wisata.
“Beberapa hal sudah kami catat, seperti kebutuhan rambu visual di lokasi wisata dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu. Insya Allah akan kami bahas bersama Dinas Pariwisata untuk bisa dianggarkan pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi awal komitmen Pemprov Banten terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemerintah berencana melanjutkan pelatihan lanjutan, termasuk bahasa asing dan penanganan kecelakaan di lapangan, agar peserta siap menjadi pemandu wisata profesional.
“Ke depan kami ingin agar teman-teman difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pelaku usaha pariwisata maupun sebagai pemandu wisata profesional,” tegasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menambahkan, pelatihan diikuti 50 peserta dari berbagai komunitas disabilitas seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) , Advokasi Inklusif Disabilitas (Audisi), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), dan Yayasan Pendidikan Kesehatan Mandiri (YPKM).
“Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif di sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Eli, materi pelatihan mencakup dasar-dasar pemanduan wisata, etika pelayanan, komunikasi efektif, dan public speaking. Narasumber berasal dari Balawista, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, serta Pusat Studi Kepariwisataan.
“Kami ingin mewujudkan wisata Banten yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas,” katanya.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Banten berharap dapat memperluas ruang partisipasi difabel di sektor pariwisata sekaligus memperkuat citra Banten sebagai destinasi yang ramah dan inklusif. (*)
Discussion about this post