SERANG, BANPOS – Kehadiran program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Merah Putih (KPM) diharap akan membawa dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah.
Terlebih, saat ini Banten masih menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi ke-4 Se-Indonesia.
Baca Juga
Hal itu sebagaimana utarakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, yang menilai jika dua program tersebut bukan hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi mesin ekonomi baru di tingkat lokal.
“Keberadaan program-program nasional seperti MBG melalui SPPG dan Koperasi Merah Putih, itu kita harapkan bisa membuka peluang-peluang penyerapan tenaga kerja yang besar,” ujar Septo, Minggu, (9/11)
Ia menjelaskan, untuk satu dapur SPPG saja, setidaknya dibutuhkan sekitar 20 tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dan distribusi.
Jika program ini berjalan penuh di Banten, jumlahnya akan sangat signifikan.
“Di Banten sendiri, kalau berjalan normal untuk pemenuhan seluruhnya bisa mencapai 23 ribu SPPG. Karena siswa di kita kan 2,8 juta orang, dan itu perlu pelayanan maksimal,” jelasnya.
Septo menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga dianggap menjadi bagian penting dari ekosistem program ini.
Koperasi tersebut, kata Septo, akan berperan sebagai badan usaha di tingkat desa yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Untuk Koperasi Merah Putih juga nanti di-set up sebagai satu badan usaha di desa yang menggerakkan ekonomi desa. Misalnya, kalau SPPG membutuhkan telur atau sayur, koperasi desa bisa menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan penanaman dan peternakan,” paparnya.
Ia menilai, sinergi antara SPPG dan Koperasi Merah Putih akan menimbulkan efek ekonomi yang berlapis.
Tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dengan begitu kan masyarakat juga terbantu, lapangan kerja terbuka, dan gizi masyarakat di desa setempat juga jadi terjamin karena mereka turut menikmati hasil tanam dan ternak mereka yang dilakukan untuk memenuhi suplai ke SPPG,” tegasnya.
Diketahui, saat ini Banten masih menduduki peringkat ke 4 nasional sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.
Hal itu sebagaimana hasil data yang dirilis oleh BPS pada Rabu, (5/11) lalu.
Sebanyak 412 ribu warga Banten tercatat masih belum memiliki pekerjaan di tahun 2025 ini. (*)
Discussion about this post