JAKARTA, BANPOS – Pemerintah terus mempercepat proses hilirisasi industri di berbagai sektor strategis seperti perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral (ESDM). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang saat ini telah memasuki tahap akhir studi kelayakan (feasibility study/FS). Target tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (6/11). “Percepatan hilirisasi dilakukan di sektor perikanan, pertanian, energi, dan mineral batu bara. Dari 18 proyek yang telah selesai pra-FS, kami menargetkan seluruhnya rampung tahun ini,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, proyek-proyek tersebut akan mulai beroperasi pada tahun 2026 dan diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Total nilai investasi mencapai lebih dari Rp600 triliun dan berpotensi menciptakan 270 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, produk hasil hilirisasi juga akan menjadi substitusi impor untuk memperkuat industri dalam negeri,” jelasnya.
Dari total 18 proyek, 12 proyek berada di sektor ESDM, yang terdiri atas 8 proyek mineral dan batu bara (minerba), 2 proyek transisi energi, dan 2 proyek ketahanan energi nasional. Sekitar 67% proyek berlokasi di luar Pulau Jawa, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya percepatan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG impor untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. “Konsumsi LPG nasional diperkirakan mencapai hampir 10 juta ton pada 2026. Karena itu, industri energi dalam negeri harus segera dibangun agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor,” kata Bahlil.
Salah satu contoh nyata kebijakan hilirisasi adalah peresmian Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, oleh Presiden Prabowo pada awal November 2025. Proyek tersebut menelan investasi sekitar USD3,9 miliar atau setara Rp62,4 triliun, dan menjadi kompleks Naphtha Cracker pertama yang dibangun kembali di Indonesia setelah 30 tahun.
Fasilitas tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan akan memproduksi etilena, propilena, serta berbagai produk turunan petrokimia sebagai bahan baku penting industri dalam negeri. Proyek ini menjadi simbol nyata keberhasilan pemerintah dalam mempercepat transformasi industri berbasis hilirisasi energi dan sumber daya mineral. (*)











Discussion about this post