CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan tetap akan melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), meskipun skema pembiayaan lewat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) resmi dibatalkan.
Walikota Cilegon Robinsar menegaskan hal itu dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Empat Agenda di DPRD Kota Cilegon, Jumat (31/10).
Ia menekankan, meski kondisi keuangan daerah tahun depan mengalami tekanan berat akibat pemangkasan dana transfer dari pusat, proyek JLU tidak akan berhenti.
“Opsi peminjaman di SMI tahun depan, Insya Allah, akan kami gagalkan. Kami akan bangun JLU secara bertahap, murni dari APBD Cilegon,” tegas Robinsar yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Robinsar menjelaskan, transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2026 berkurang signifikan, mencapai Rp236 miliar.
Pemangkasan itu memaksa Pemkot melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp76 miliar, sehingga total koreksi anggaran mencapai Rp312 miliar.
Kendati demikian, Robinsar memastikan belanja pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak akan dikurangi.
“Kondisi fiskal memang berat, tapi kami tidak boleh stagnan. Kami terus berupaya menggali potensi dan menjemput anggaran ke pusat,” ujarnya.
Sebagai bukti keseriusan, Robinsar mencontohkan keberhasilan Pemkot memperoleh bantuan pusat untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) senilai Rp33 miliar tahun ini, dan Rp32 miliar tahun depan.
“Contoh kecilnya, JLS yang rusak di beberapa titik kini sudah mendapat dukungan pusat. Totalnya hampir Rp65 miliar,” jelasnya.
Keberhasilan itu, lanjut Robinsar, menjadi motivasi untuk memperjuangkan proyek strategis lainnya seperti JLU, yang menurutnya sangat penting bagi konektivitas kawasan industri dan mobilitas warga.
Untuk menutup kekurangan anggaran tanpa harus berutang, Pemkot Cilegon akan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satunya lewat optimalisasi pajak listrik industri dan pajak kendaraan bermotor.
“Plat A-nisasi akan dimasifkan. Hingga September 2026, penerimaan dari opsi pajak sudah Rp66 miliar. Tahun depan targetnya Rp75–80 miliar,” ujarnya optimistis.
Sebagai bentuk komitmen, Robinsar mengungkapkan Pemkot telah menyiapkan Rp40 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan JLU.
Ia menargetkan pembangunan dilakukan secara bertahap dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kami akan rasionalisasikan semuanya, tapi JLU harus jalan. Kami ingin proyek ini menjadi bukti bahwa Cilegon bisa mandiri tanpa bergantung pada pinjaman,” tutupnya.
Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon kali ini juga membahas dan menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026, yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan. (*)
Discussion about this post