JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali bikin gebrakan. Kali ini, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, tengah membidik kasus penyelundupan tekstil dan baja. Tak tanggung-tanggung, dia berjanji akan segera mengungkap kasus mafia besarnya.
Hal itu disampaikan oleh Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin banyak, terutama tekstil, baja, dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini telah mengantongi nama-nama pelaku besar di balik praktik penyelundupan tersebut.
“Kita sudah tahu siapa mereka. Tinggal pilih saja siapa yang mau kita proses,” tegasnya.
Terkait potensi pengembalian uang negara dari hasil penindakan, Purbaya mengatakan pihaknya masih melakukan perhitungan.
Selain itu, ia juga tidak menampik, selama ini masih ada kongkalikong antara oknum aparat pajak dan wajib pajak yang merugikan negara, misalnya melalui praktik tawar-menawar dalam penetapan pajak.
“Akhirnya, pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Biasanya begitu,” ungkapnya.
Untuk menutup celah tersebut, Purbaya berkomitmen memperkuat sistem berbasis teknologi agar transaksi dan pelaporan pajak lebih transparan. “Ke depan, kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya juga telah menegaskan tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat dalam penyelundupan, meski berada di bawah perlindungan pihak berpengaruh.
“Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya ada yang paling tinggi, yaitu Presiden. Jadi, pasti beres,” katanya dalam acara di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Purbaya menilai, praktik penyelundupan selama ini marak terjadi di sektor tekstil, rokok, dan baja. Selain menggerus penerimaan negara, aktivitas ilegal itu, juga melemahkan industri dalam negeri yang sedang berjuang bersaing dengan produk impor.
Langkah Purbaya mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI), Erwin Taufan mendukung penuh tindakan tegas pemerintah terhadap penyelundupan.
“100 persen kami mendukung. Ini penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan dan importasi, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ujar Taufan, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, praktik penyelundupan tidak hanya merugikan penerimaan negara dari pajak dan bea masuk, tetapi juga mematikan industri dalam negeri karena menurunkan daya saing produk lokal. “Kami siap memberi masukan dan berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan penyelundupan,” tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa menilai, importasi ilegal merupakan penyebab utama tersendatnya pertumbuhan industri tekstil nasional. Impor ilegal juga mengakibatkan negara kehilangan pemasukan penting seperti pajak impor dan bea masuk.
“Selain itu, produk domestik menghadapi persaingan tidak sehat dengan barang impor ilegal yang tidak membayar pajak,” ujarnya.
Jemmy mengusulkan dua langkah konkret bagi Pemerintah; pertama, menetapkan pelabuhan khusus (entry point) untuk importasi pakaian jadi. Kedua, memperbaiki tata kelola importasi produk jadi, termasuk TPT, yang sering menggunakan kontainer borongan.
Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, juga mendorong Purbaya untuk segera melaporkan para mafia penyelundupan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau Menkeu benar-benar punya datanya, laporkan langsung ke Kejaksaan Agung atau Kepolisian,” ujarnya.
Herdiansyah menilai, langkah tegas Purbaya bisa menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi dan penyelundupan lintas sektor yang selama ini merugikan keuangan negara. (*)
Discussion about this post