SERANG, BANPOS – Ratusan supir angkot dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (15/10).
Aksi itu mendesak Pemprov Banten untuk mengevaluasi transportasi umum Trans Banten yang mulai aktif 4 Oktober 2025 lalu atau tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun(HUT) ke-25 Tahun Provinsi Banten. Hal itu lantaran dengan adanya Trans Banten, pendapatan para supir angkot menjadi merosot tajam.
Baca Juga
Berdasarkan pantauan di lokasi, supir-supir angkot itu memarkirkan kendaraannya di depan KP3B yang hampir menutup penuh satu ruas jalan. Kendaraan angkutan umum perkotaan (angkot) itu berjejer sepanjang kurang lebih 500 meter.
Dalam aksinya, para demonstran membentangkan spanduk dengan bertuliskan gedung ini disita rakyat. Banten adil merata hanya mimpi belaka supir angkot menderita.
Koordinator aksi dari Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, khususnya Palima Cinangka (Sepalka), Geri Wijaya mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai aksi protes atas keluh kesah para pengemudi angkot yang merasa tidak puas dengan program Trans Banten. Sebab, tidak memberikan ruang diskusi kepada para supir angkot yang terdampak dari program tersebut.
“Kenapa kita turun aksi? Pertama, kita sama-sama tahu bagaimana transportasi umum yang hari ini kian melemah, ditambah dengan adanya Trans Banten yang hari ini tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku transportasi umum. Yang kemudian menimbulkan polemik permasalahan pendapatan,” tegasnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi.
Dia mengungkapkan, ditengah lesunya pengguna layanan transportasi angkot karena harus bersaing dengan angkutan berbasis online. Kini, para supir angkot itu juga harus bersaing dengan Bus Trans Banten yang kini masih uji coba dan dilaksanakan secara gratis hingga akhir tahun 2025.
“Dengan ditambahnya adanya Trans Banten, ini menjadi permasalahan yang serius. Bagaimana ketimpangan dan permasalahan sosial yang terus terjadi. Bagaimana pendapatan masyarakat hari ini yang dari sehari-harinya dapat Rp350 ribu, kini hanya mendapat Rp60 ribu sampai Rp150 ribu per hari. Belum lagi mereka harus setor terhadap pemilik transportasi umum,” jelasnya.
Geri menuturkan, para supir yang paling terdampak yakni angkot yang biasa melintas di jalur Ciomas dan Padarincang. Yang mana, para supir angkot itu hanya mengandalkan penumpang dari kalangan mahasiswa.
“Dengan hadirnya Trans Banten, tidak menimbulkan solusi aktif terkait permasalahan tata kelola transportasi umum,” tegasnya.
Dirinya mendesak, agar Pemprov Banten segera melakukan evaluasi secara keseluruhan. Terutama pada jam operasional dan juga rute yang akan dilewati. “Mengevaluasi program Trans Banten, baik dari jam operasional maupun rute yang nantinya akan dilewati,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo saat menemui para massa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi dari para supir angkot tersebut. Ia juga mengungkapkan jika pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan transportasi umum tersebut.
“Kita nanti akan lakukan evaluasi. Tapi saya tidak bisa kalau menghentikan layanan ini. Tapi pasti kita akan bahas dan kita akan evaluasi,” tandasnya. (*)
Discussion about this post