JAKARTA, BANPOS – Kantor Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). kedatangan sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka memprotes rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, termasuk di antara para pemimpin daerah yang menghadiri pertemuan. Para kepala daerah menilai, kebijakan pemotongan akan menambah beban daerah, terutama dalam hal pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, didapuk sebagai juru bicara mewakili para gubernur. Sherly menegaskan, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) menolak kebijakan pemotongan TKD yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas pada pembangunan.
“Semuanya tidak setuju, karena ada beban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan, rata-rata setiap daerah sekitar 20–30 persen untuk level provinsi, itu berat,” ujarnya.
Dia menambahkan, banyak daerah kesulitan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur, lantaran pemotongan tersebut.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah memotong program lain. Padahal, masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang kami sampaikan,” imbuhnya.
Senada, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyatakan, kebijakan pemotongan TKD berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Mualem, sapaan Muzakir Manaf mengungkapkan, anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen, dengan potongan terbesar berada pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dampak krusial lainnya, beban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN),” imbuhnya
Sementara, Menteri Purbaya mengaku memahami aspirasi para gubernur. Namun, dia menegaskan, Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang sedang ketat, di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Selain itu, Purbaya juga meminta para gubernur berbenah diri terlebih dahulu. Dia menyinggung adanya kelemahan dalam manajemen keuangan daerah, termasuk tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menganggur di bank.
“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan secara efektif, hasilnya tidak akan terasa bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga meminta Pemda memperbaiki citra mereka yang, menurutnya, kurang bagus di mata pimpinan pusat.
“Image mereka (Pemda) kurang bagus di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki itu, nggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tegasnya.
Namun begitu, Purbaya berjanji akan meninjau kembali besaran TKD pada pertengahan triwulan kedua tahun 2026.
“Saya akan lihat keadaan uang seperti apa, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, core tax lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” janjinya.
Sebagai ingormasi, Menkeu telah memutuskan menambah alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari usulan awal Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun. Namun, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun. (*)
Discussion about this post