Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Di tengah ambisi pembangunan yang menggebu, Banten hari ini memerlukan arah. Bukan sekadar arah pertumbuhan ekonomi atau lonjakan statistik investasi, tapi arah yang bersumber dari kedalaman nurani kolektif. Kita membutuhkan peta jalan nurani kekuasaan: suatu kerangka pembangunan yang ditopang oleh etika, spiritualitas, dan keberpihakan pada kesejahteraan batin rakyat.
Terlalu lama pembangunan dijalankan dengan logika teknokratik semata. Angka-angka APBD disusun dengan cermat, program ditayangkan dalam paparan PowerPoint, indikator makroekonomi ditargetkan presisi. Namun, suara hati warga kerap tertinggal. Proyek demi proyek berlalu tanpa menyisakan rasa memiliki. Akhirnya yang tumbuh bukan kebahagiaan bersama, melainkan keasingan yang membeku dalam beton.
Dalam tradisi tasawuf, jalan menuju kedewasaan spiritual ditempuh melalui maqāmāt—tahapan-tahapan ruhani yang menuntut latihan batin. Ada maqām taubah (kesadaran akan kesalahan), maqām wara‘ (menjaga diri dari yang meragukan), maqām sabar (ketangguhan dalam ujian), hingga maqām ridha (penerimaan atas takdir). Setiap maqām bukanlah tujuan, tapi jembatan menuju maqām berikutnya. Ia menuntut konsistensi, refleksi, dan keikhlasan.
Mungkinkah maqām-maqām itu menjadi metafora dalam pembangunan?
Bayangkan bila pembangunan di Banten dimulai dari maqām taubah: keberanian mengakui bahwa ada warisan tata kelola yang penuh dosa masa lalu—korupsi, dinasti, dan kekacauan birokrasi. Lalu naik ke maqām wara‘: menjauh dari kebijakan yang hanya menguntungkan elite dan menjebak rakyat dalam ketergantungan. Kemudian maqām sabar: merancang reformasi menyeluruh tanpa tergoda pencitraan instan. Hingga sampai ke maqām ridha: terciptanya tatanan sosial yang adil, damai, dan memberkahi semua.
Inilah makna dari roadmap nurani. Ia bukan dokumen perencanaan formal, tetapi paradigma kerja batin yang membimbing setiap langkah kebijakan. Sebuah blueprint spiritual yang bertumpu pada rasa tanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Tuhan.
Gubernur, wali kota, dan bupati seharusnya tidak hanya memikirkan apa yang harus dibangun, tetapi juga untuk siapa dan dengan nilai apa. Pembangunan yang tidak dirancang dengan nurani hanya akan menghasilkan bangunan, bukan peradaban. Ia menciptakan kota yang sibuk, bukan masyarakat yang bahagia.
Sudah waktunya Banten memiliki indikator keberkahan dan kebahagiaan sosial. Di luar pertumbuhan ekonomi dan serapan anggaran, kita perlu bertanya: apakah warga merasa damai? Apakah mereka merasa didengar dan dihormati? Apakah ada rasa saling percaya antar sesama dan kepada pemerintah?
Syaikh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah amanah, dan amanah adalah ujian. Maka pembangunan harus kembali kepada misi utama: menciptakan tatanan sosial yang penuh rahmah dan menjauhkan rakyat dari mazhālim (kezaliman struktural).
Peta jalan nurani ini juga harus menekankan pemerataan dan inklusivitas. Jangan ada satu kecamatan pun yang ditinggalkan hanya karena jauh dari pusat kota. Jangan ada satu kelompok pun yang tak tersentuh hanya karena tak punya akses politik. Bukankah maqām adil adalah maqām paling mulia dalam kepemimpinan?
Kekuasaan tanpa nurani hanyalah mesin dingin. Tapi kekuasaan yang dibimbing oleh jalan ruhani akan menghadirkan transformasi sejati—bukan sekadar pada fisik kota, tapi pada semesta batin masyarakat.
Kini Banten butuh lebih dari sekadar pemimpin. Ia butuh mursyid pembangunan—penuntun yang membangun tidak hanya dengan rencana teknis, tetapi juga dengan akhlak dan dzikir. Karena di tanah yang pernah melahirkan ulama besar dan wali Allah, tidak pantas pembangunan dijalankan tanpa menghadirkan cahaya ruhani. Sudah waktunya Pemprov Banten menyusun road map nurani—bukan hanya cetak biru bangunan, tapi cetak biru peradaban jiwa. Di situlah letak harapan kita.***
Discussion about this post