SERANG, BANPOS – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bersama Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (Forkapi) menggelar Konferensi Nasional bertema “Komunikasi Pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan”. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna FISIP, Kampus Sindangsari, Kota Serang, Kamis (25/9/2025), dan menghadirkan pejabat pemerintah, akademisi, hingga praktisi komunikasi pembangunan.
Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan komunikasi. Kehadiran para narasumber dari tingkat pusat hingga daerah menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan isu multidimensi yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Baca Juga
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, menegaskan pentingnya peran komunikasi pembangunan dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, jutaan warga Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan sentuhan program yang tepat serta mudah dipahami.
“Civitas akademika Untirta punya kesempatan luas untuk menjadi komunikator, menjadi kolaborator bagi berbagai sumber daya di tanah air. Banyak program bagus dari kementerian, lembaga, hingga daerah yang harus dikomunikasikan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agus.
Ia menambahkan, komunikasi yang efektif dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. “Masalah kemiskinan ini banyak. Tapi kalau kita bekerja bersama, insyaallah bisa dipecahkan. Jangan hanya mencaci gelapnya keadaan, tapi mari kita nyalakan lilin, agar cahaya perubahan semakin luas,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik) Provinsi Banten, Arif Agus Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Banten, menekankan pentingnya konferensi ini sebagai forum ilmiah yang menghasilkan rekomendasi konkret.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik forum ilmiah ini. Konferensi komunikasi pembangunan diyakini akan melahirkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah,” ujar Arif.
Menurutnya, keterlibatan guru besar, peneliti, dan praktisi komunikasi menjadi modal penting dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. “Strategi komunikasi pembangunan tidak boleh berhenti di ruang akademik. Ia harus diterjemahkan dalam program nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Banten maupun skala nasional,” imbuhnya.
Ketua Forkapi Banten, Ail Muldi, menilai konferensi ini sebagai momentum strategis untuk mempertemukan para pemikir, peneliti, dan intelektual komunikasi pembangunan. Forum ini, kata dia, tidak sekadar menjadi wadah akademik, tetapi juga laboratorium gagasan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
“Gong dari agenda ini adalah menyatukan para intelektual untuk membuat formulasi program yang bisa diimplementasikan melalui pendidikan, penelitian, maupun kebijakan pemerintahan. Semua diarahkan untuk berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan,” terang Ail.
Ia menyinggung kondisi Banten yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. “Data terakhir menunjukkan jumlah penduduk miskin di Banten mencapai sekitar 772 ribu jiwa atau 5,9 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional dan menjadi tantangan serius,” tegasnya.
Menurut Ail, komunikasi pembangunan memiliki peran vital karena mampu mendorong masyarakat mengadopsi inovasi yang berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan. “Komunikasi pembangunan itu fokusnya sederhana. Pesan inovasi dari akademisi disampaikan kepada masyarakat. Ketika diadopsi, akan lahir pertumbuhan, peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya kesejahteraan,” jelasnya.
Selain paparan para narasumber, konferensi ini juga mempertegas komitmen Untirta sebagai pusat diskursus akademik yang berpihak pada rakyat. Tema pengentasan kemiskinan dipilih bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari kondisi sosial-ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius.
Hasil konferensi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Untirta pun meneguhkan perannya sebagai simpul kolaborasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif. (RED)
Discussion about this post