SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan hanya 13 persen dari sekitar 8.000 ton sampah harian di provinsi itu yang benar-benar terkelola, dan dinilai menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan sebagian besar sampah masih ditangani dengan sistem open dumping, sementara sisanya tercecer tanpa pengelolaan, termasuk masuk ke aliran sungai.
Baca Juga
“Seperti di Tanara, Kabupaten Serang, sungainya penuh dengan sampah. Ini tidak bisa hanya dibicarakan, harus ada tindak lanjut nyata,” ujar dia di Kota Serang, Jumat (12/09/2025).
Menurutnya, solusi utama bukan lagi sekadar membangun tempat pembuangan terpadu, tetapi memperkuat kapasitas kabupaten/kota mengelola sampah mereka. Pemprov mengambil peran sebagai fasilitator dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Andra menegaskan teknologi pengolahan sampah harus dipilih sesuai skala produksi. Ia mencontohkan Refuse Derived Fuel (teknologi pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi bahan bakar alternatif berkalori tinggi) atau waste-to-energy (sampah menjadi energi) hanya relevan di daerah dengan kapasitas besar.
“Jangan sampai Pandeglang atau Lebak bicara waste-to-energy, karena sampahnya belum mencukupi,” katanya.
Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat juga dibutuhkan. Andra mengingatkan setiap orang menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari, sehingga dengan populasi 12,4 juta jiwa, Banten menghasilkan volume yang terus meningkat.
Ia menyambut baik dukungan Kementerian Lingkungan Hidup RI yang berkomitmen mendampingi Banten dalam menyusun solusi teknis dan kebijakan. “Target kita tahun 2029 seluruh kabupaten/kota bisa mengelola 100 persen sampahnya,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang digelar KLH dan Pemprov Banten menghasilkan komitmen tindak lanjut evaluasi TPA, penguatan peran kabupaten/kota, dan adopsi teknologi tepat guna untuk mengurangi beban sampah di Banten.(ANTARA)
Discussion about this post