JAKARTA, BANPOS – Psikolog keluarga lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Sani B. Hermawan S.Psi., menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.
“Pejabat publik itu mestinya bijak bermedia sosial, termasuk membatasi diri agar tidak memamerkan harta,” ujar Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani itu ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Menurut ia, para pejabat publik yang memperoleh gaji dari uang rakyat tidak sepantasnya menggunakan media sosial untuk menunjukkan kekayaan, sebagaimana orang yang ingin mencari validasi atau menaikkan status sosial dengan apa yang dimiliki.
Ia menilai tindakan semacam itu tidak tepat, baik secara moral maupun etika. “Ketika hal itu dilakukan pejabat publik, rasanya menjadi tidak pantas dan menunjukkan kurangnya empati. Bahkan bisa memunculkan rasa kecemburuan dan ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat,” ucapnya.
Sani menambahkan, pejabat publik seharusnya mampu berpikir panjang dan memahami konsekuensi dari setiap perilaku mereka di ruang digital. Alih-alih memamerkan harta, ia menyarankan agar pejabat memanfaatkan media sosial untuk berbagi kegiatan sosial maupun aktivitas positif yang menunjukkan peran dan kontribusi mereka.
“Jadi kembali lagi, bukan memamerkan harta. Kalau menunjukkan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sosial, itu justru baik untuk memperlihatkan kapasitas dan perannya di masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah pada Selasa (2/9) juga mengingatkan para pejabat pemerintah agar mengedepankan gaya hidup sederhana serta tidak mempertontonkan kemewahan. Tito bahkan meminta agar kepala daerah menunda
Kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan, mengingat situasi sosial saat ini masih banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi. (*)
Discussion about this post