JAKARTA, BANPOS – Untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Pati Sudewo hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (27/8/2025).
Sudewo hadir bersama sejumlah orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.42 WIB.
Ia mengenakan kemeja batik warna cokelat lengan panjang yang dipadukan dengan bawahan celana panjang warna hitam. Wajahnya ditutupi masker berwarna biru.
Sudewo mengaku datang ke KPK hanya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Selebihnya, dia enggan berkomentar lebih jauh.
“Ya, memenuhi panggilan,” kata Sudewo saat baru tiba di halaman Gedung KPK.
“Nggak ada (bawa berkas),” lanjutnya.
Diserbu sejumlah pertanyaan awak media, Sudewo lebih memilih banyak diam. Termasuk saat ditanya terkait demo warga Pati terhadapnya beberapa waktu lalu.
“Terima kasih, terima kasih,” responsnya.
“Ya, semoga baik-baik saja,” timpalnya terkait demonstrasi oleh warganya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Bupati Pati Sudewo (SDW) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima dana suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” bongkar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Nama Sudewo alias Sudewa sempat muncul dalam sidang perkara ini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada 9 November 2023.
Terdakwanya yakni Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.
Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum KPK yang telah menyita uang dari Sudewo sekitar Rp 3 miliar, menunjukkan barang bukti foto uang tunai dimaksud.
Uang-uang itu terdiri dari pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Tapi Sudewo membantahnya.
Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp 720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Sementara KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).
Diketahui, kasus ini terbongkar dari gelaran operasi tangkap tangan (OTT) KPK di BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub pada April 2023.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. (*)
Discussion about this post