SERANG, BANPOS – Pernyataan Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, terkait ancaman pencoretan bagi PPPK yang akan demo, mendapat kritik dari aktivis.
Kritik itu datang dari Komunitas Peduli Anti Korupsi (Kompak) Kabupaten Lebak, Nurul Huda, dalam rilis yang diterima BANPOS pada Senin (28/7).
Baca Juga
Menurut Huda, karakteristik tangan besi yang dimunculkan seolah menunjukan bahwa inilah saatnya dia berkuasa.
“Dulu kita lelah dengan dinasti yang berkuasa cukup lama. Kini penggantinya sosok tangan besi, keras namun cenderung enggan untuk dilawan. Seolah-olah rakyat dihadapi dengan situasi ‘hilang dinasti, muncul tangan besi’,” kata Huda.
Huda menjelaskan, demokrasi yang dibangun di Banten cenderung lamban dan tidak berkembang. Sehingga, semua pihak yang berkuasa seolah bebas tanpa pengawasan.
“Memang masyarakat kita ini masih takut terhadap penguasa. Takut dalam artian tidak memahamo konsep demokrasi yang utuh. Ini yang seharusnya dibenahi oleh tatanan pemerintah yang baik,” jelasnya.
Huda memaparkan, sebagai pemegang kekuasaan, Gubernur dan Wakilnya harus memiliki kajian matang sebelum mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan polemik.
“Dewasa dalam berpolitik itu menerima kritik, jika ingin menunjukan otoritas, harus elegan dan terkesan demokratis. Jangan malah masyarakat dan bawahannya sekadar tertekan dan terpaksa menuruti,” tegasnya. (*)
https://banpos.co/2025/07/28/kata-mr-dim-pppk-pemprov-banten-yang-demo-bakal-dicoret/
Discussion about this post