Kementrian Pertanian Menemukan Beras Oplosan Membuat Resah Masyarakat

JAKARTA, BANPOS – Temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian di pasaran bikin resah masyarakat. Pasalnya, jumlah merek beras yang diduga beras oplosan cukup banyak.

Kementerian Pertanian telah memeriksa 268 merek beras dari 10 provinsi penghasil beras terbesar. Dari jumlah itu, sebanyak 136 merek premium diuji di 13 laboratorium, termasuk Sucofindo.

Hasilnya cukup mencengangkan. Sebanyak 85,56 persen tidak sesuai standar mutu, hanya 14,4 persen yang memenuhi syarat. Dari sisi harga, 59,78 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan 21,66 persen kemasannya memiliki berat riil di bawah standar.

“Ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium,” ungkap Amran.

Bila dikalkulasi terhadap total volume beras yang beredar, potensi nilai penyimpangan ini mencapai Rp99 triliun. Amran mengatakan, pihaknya telah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait 212 merek, dan hingga 10 Juli lalu, 26 merek telah diperiksa. Beberapa perusahaan bahkan mengakui pelanggaran dan mulai memperbaiki produk mereka.

Terbaru, Amran Sulaiman mengungkapkan, tak semua dari 212 merek beras yang diperiksa pemerintah belum lama ini tergolong sebagai beras oplosan. Katanya, sebagian produk bermasalah itu bukan karena dicampur, melainkan karena volume dan kualitasnya tidak sesuai label pada kemasan.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

“Tidak (semua oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” kata Amran saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Tak hanya itu, Amran juga mengungkapkan banyak beras curah yang dijual seolah-olah premium, padahal mutunya di bawah standar yang seharusnya.

Iya jelas (yang curah itu) kualitasnya di bawah medium. Jadi beras curah ini di bawah medium dan premium,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo meminta Pemerintah menindak tegas pelaku pengoplos beras maupun beras yang tidak sesuai beratnya. Dia menilai, tindakan ini meresahkan masyarakat.