JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berharap Program Nasional Koperasi Merah Putih menjadi strategi kebangsaan untuk wujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bukan hanya label, tapi benar-benar berkualitas, sesuai tujuan besar bangsa, dengan tata kelola yang transparan. Di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik, koperasi harus menjadi bagian dari strategi geostrategi Indonesia,” kata Ibas dalam acara Diskusi Kebangsaan “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” di Gedung MPR RI, Senayan, Rabu (9/7/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menekankan bahwa koperasi adalah jalan khas Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mengapa koperasi adalah jalan Indonesia? koperasi bukan gagasan impor, koperasi itu lahir dari rahim sejarah bangsa ini. Bung Hatta menyebut koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang menafikan hak miliki,” tegasnya.
Menurut Edhie Baskoro, semangat koperasi sejalan dengan nilai Pancasila, namun ia juga secara jujur mengakui koperasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Tapi mari kita jujur, koperasi Indonesia hari ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. Di banyak tempat, koperasi hanya formalitas. Di atas kertas ada, di lapangan tak terasa. Bukan karena rakyat tidak sanggup, tapi bisa jadi negara belum betul-betul berpihak,” ungkapnya lebih lanjut.
Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan.
“Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” paparnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Discussion about this post