JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berharap Program Nasional Koperasi Merah Putih menjadi strategi kebangsaan untuk wujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bukan hanya label, tapi benar-benar berkualitas, sesuai tujuan besar bangsa, dengan tata kelola yang transparan. Di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik, koperasi harus menjadi bagian dari strategi geostrategi Indonesia,” kata Ibas dalam acara Diskusi Kebangsaan “Koperasi Hebat, Indonesia Kuat” di Gedung MPR RI, Senayan, Rabu (9/7/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menekankan bahwa koperasi adalah jalan khas Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mengapa koperasi adalah jalan Indonesia? koperasi bukan gagasan impor, koperasi itu lahir dari rahim sejarah bangsa ini. Bung Hatta menyebut koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang menafikan hak miliki,” tegasnya.
Menurut Edhie Baskoro, semangat koperasi sejalan dengan nilai Pancasila, namun ia juga secara jujur mengakui koperasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama.
“Tapi mari kita jujur, koperasi Indonesia hari ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi utama. Di banyak tempat, koperasi hanya formalitas. Di atas kertas ada, di lapangan tak terasa. Bukan karena rakyat tidak sanggup, tapi bisa jadi negara belum betul-betul berpihak,” ungkapnya lebih lanjut.
Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII ini kemudian menyoroti bahwa permasalahan mendasar koperasi bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan fundamental kelembagaan.
“Mengapa demikian? Masalah mendasar bukan digitalisasi, tapi fundamentalisasi. Hari ini sering kita dengar: koperasi belum berkembang karena belum digital. Padahal bukan itu akar masalahnya, masalah mendasarnya adalah belum ada penguatan kelembagaan,” paparnya.
“Memang, digitalisasi penting. Tapi hal tersebut hanya alat, sehingga tanpa kepemimpinan yang kompeten; struktur organisasi yang sehat; tata kelola yang transparan; dan payung hukum yang melindungi anggota, maka digitalisasi bisa jadi hanya mempercepat kegagalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edhie Bakskofo menyoroti program nasional ‘Koperasi Merah Putih’ yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, inisiatif menciptakan 80.000 koperasi baru harus dibarengi dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas.
“Koperasi Merah Putih yang hari ini dicanangkan oleh pemerintahan yang kami dukung. 80 ribu Koperasi Merah Putih itu bukan hanya label, tapi kita ingin benar-benar berkualitas, sesuai dengan tujuan besar bangsa ini,” tegasnya.
Ibas menekankan bahwa semakin banyak koperasi berdiri, semakin penting pengawasan terhadap kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya.
“Tata kelola yang transparan, karena semakin banyak kita mendirikan koperasi semakin banyak manajemen yang ada di setiap wilayah yang beragam kemampuan dan peningkatan manusianya. Kita juga harus teliti dan awasi lebih dekat. Kemudian, bisa jadi payung hukumnya belum cukup berkenaan atau menguatkan, melindungi anggota-anggotanya,” papar Ibas.
EBY yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin membawa diskusi dengan perspektif lebih luas, melihat koperasi dalam konstelasi global. Bagimana dari sudut geopolitik, geoekonomi dan geostrategi.
“Di mana, dunia sedang bergolak, perang Ukraina hingga Gaza. Krisis pangan dan energi, perang tarif dan ketimpangan rantai pasok global. Semua itu menguji kemandirian bangsa,” ungkapnya.
Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini Indonesia harus mandiri secara ekonomi.
“Dan jawaban atas itu bukan hanya industrialisasi tapi demokratisasi ekonomi melalui koperasi,” harapnya.
“Koperasi adalah bagian dari strategi geostrategi Indonesia, karena koperasi menumbuhkan produksi dari bawah, memastikan pemerataan aset, dan membangun daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastiaan global,” jelasnya. (RM.ID)
Discussion about this post