Perusahaan properti revisi pendapatan 2025 akibat konflik timteng

TANGGERANG, BANPOS – Perusahaan properti Paramount Land melakukan hitung ulang target pendapatan atau marketing sales pada tahun 2025 yang sebelumnya dicanangkan Rp6,5 triliun imbas ekonomi global karena konflik di timur tengah (Timteng) yakni Iran dan Israel serta kebijakan tarif Amerika Serikat.

“Kita akan bahas kaitan marketing sales 2025 ini bulan depan yakni Juli karena melihat kondisi ekonomi global yang juga berdampak pada sektor properti hingga semester satu,” kata Presiden Direktur Paramount Land, M Nawawi di Tangerang Kamis.

Dia mengatakan, imbas dari konflik di Timur Tengah sangat berdampak pada sektor properti khususnya kenaikan harga material jika suplai bahan bakar minyak (BBM) terhambat.

Tak hanya itu, jika konflik meluas ke Qatar akan terganggu stabilitas ekonomi global sebab banyak pelaku usaha melakukan pertemuan di negara tersebut dan akses ke berbagai negara lainnya. Sehingga pengusaha di Indonesia khususnya Paramount Land akan sangat melihat perkembangan ke depan.

“Sekarang memang sudah reda, tetapi kita akan tetap melakukan kajian. Karena sejak awal tahun, properti mengalami banyak tantangan dari mulai kondisi ekonomi global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat hingga lainnya,” ujarnya.

Tak hanya hitung ulang pada target pendapatan, lanjut Nawawi, pihaknya juga menunda berbagai program peluncuran produk hunian dan komersil yang harus sudah banyak dilakukan pada semester satu.

“Banyak produk yang harusnya kita kenalkan kepada publik tetapi kita tunda dulu. Kita lakukan penjualan dengan konsep lain mengingat kondisi ekonomi saat ini, khususnya daya beli” ujarnya.

Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave mengatakan, hingga semester satu awal bulan Juni, penjualan baru mencapai 38 persen, jauh dari target setengahnya. Lalu untuk penjualan, lebih dominan kepada bangunan komersil seperti ruko mencapai 60 persen dan sisanya adalah hunian.

Ia mengatakan, kemungkinan besar target pendapatan tahun ini akan dilakukan koreksi namun persentase akan dirundingkan bersama dengan mengumpulkan semua masukan dari berbagai pihak.