JAKARTA, BANPOS – Akibat perang yang memanas di Timur Tengah (Timteng) dan Eropa membuat APBN dibayangi ketidakpastian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPR dan Pemerintah akan berembuk dalam penyusunan APBN 2026. Hal ini penting, agar APBN tetap terjaga di tengah ekonomi global yang tak menentu.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Puan, DPR dan Pemerintah harus mencari jalan terbaik agar APBN mampu menjalankan pembangunan nasional.
Puan menyebut, DPR akan memulai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pembahasan akan dilakukan setelah Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Puan mengingatkan pentingnya KEM-PPKF 2026 dirancang secara antisipatif terhadap dinamika global yang kian tak menentu.
“Pembahasan KEM-PPKF 2026 harus mengantisipasi gejolak global yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujar Puan.
Ketua DPP PDIP ini menjelaskan, pembahasan RAPBN 2026 akan digelar antara Pemerintah bersama dengan alat kelengkapan dewan (AKD). Tentunya yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan, yakni Komisi XI maupun Badan Anggaran atau Banggar DPR.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ketua DPR 2 periode ini mengingatkan, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global berpotensi mengganggu rantai pasok, menekan daya beli masyarakat, hingga memperlambat arus investasi. Eskalasi di Timur Tengah, lanjut Puan, memberikan kekhawatiran harga komoditas utamanya minyak dan batu bara yang secara langsung berdampak pada pengelolaan fiskal negara.
Kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Puan menegaskan, seluruh faktor ini jelas akan mempengaruhi efektivitas pengalokasian anggaran negara. “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global,” kata putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini.
Discussion about this post