Terhentinya Penyaluran Beras Murah, Akibat Anggaran Belum Cair

JAKARTA, BANPOS – Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum cair. Penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terhenti.
Awal mulanya, Pemerintah berencana menyalurkan beras SPHP pada Juni dan Juli 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan penyaluran ini. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum berjalan karena anggaran tambahan belum cair.

“Kami perlu menunggu persetujuan ABT dari Kemenkeu. Pe¬nyaluran beras SPHP ini untuk menekan harga beras yang tinggi di sejumlah daerah, yang saat ini naik sekitar 5-10 persen,” kata Ke¬pala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam ke¬terangannya, Senin (23/6/2025).

Arief menyebut, penyaluran beras SPHP sudah dilakukan sejak Januari sampai 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Jumlah yang berhasil disalurkan sebanyak 181 ribu ton. Sedangkan target sepanjang 2025 mencapai 1,5 juta ton.

Penyaluran dihentikan sementara saat panen raya pada April lalu. Hal itu tersebut agar harga beras petani tidak anjlok saat panen. Di saat yang sama, dilakukan pengisian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini mencapai 4,15 juta ton.

Untuk nanti ke depannya, Arief menilai, perlu ada perencanaan anggar¬an yang matang bersama Komisi IV DPR, agar program beras SPHP dan bantuan sosial tidak tergantung pada pencairan ABT.

“Nanti kami akan buat rencana, agar semua program se¬perti SPHP, bantuan pangan, dan bantuan pangan luar negeri tidak perlu menunggu ABT dari Kemenkeu, agar sudah ada anggarannya di awal,” jelasnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menambahkan, sisa target penya¬luran beras SPHP sebesar 1,3 juta ton. Nantinya, penyaluran akan dilakukan melalui jaringan Koperasi Pedesaan/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, yang jumlahnya mencapai 80.000 unit.

Dengan model ini, distribusi beras SPHP diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Lewat Kopdes/Kel, distribusi beras bisa langsung ke masyarakat. Kalau lewat pasar, rawan dioplos dan dijual mahal,” ujarnya.