SEMARANG, BANPOS – Salah satu akun yang menunjukkan foto aksi penolakan kebijakan Zero ODOL adalah @polsekGNP, milik Polsek Gunung Pati. Dalam keterangannya, foto unjuk rasa itu terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (23/6/2025). Meski tak menyebutkan jumlah massa, pihak kepolisian memastikan, aksi tersebut berlangsung tertib.
Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (19/6/2025). Berdasarkan sejumlah foto dan video yang beredar, aksi unjuk rasa itu sempat menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Taman Waru. Hal serupa juga terjadi di Jalur Pantaumi Utara (Pantura) wilayah Alas Roban, Subah, Batang, Jateng, Jumat (20/6/2025).
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengungkapkan, sejumlah asosiasi pangan berkirim surat kepada lembaganya terkait aksi demontrasi menolak kebijakan Zero ODOL. Mereka mengeluhkan dampak aksi tersebut terhadap kelancaran pasokan.
“Demo ODOL ini cukup mengganggu. Beberapa asosiasi telur dan cabe telah berkirim surat kepada kami, mengeluhkan tentan keterlambatan pasokan, terutama ke wilayah Jakarta,” ujar Indra di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Dia menjelaskan, keterlambatan distribusi pangan berpotensi memicu kenaikan harga komoditas bahan pokok. Sebab itu, tegas Indra, Peemerintah harus memberi perhatian serius, memastikan kebijakan Zero ODOL tidak berdampak negatif terhadap stabilitas pasokan pangan nasional.
“Berdasarkan informasi dari asosiasi pangan, distribusi hasil panen terancam terhambat, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, menuju DKI Jakarta dan Jawa Barat,” jelasnya.
Indra juga mendorong sinergi lintas sektor dalam penanganan ODOL, agar kebijakan yang dijalankan tetap mendukung kelancaran logistik pangan. Dia berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat menemukan solusi yang dapat menjembatani pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan distribusi.
Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menegaskan, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan Zero ODOL. Pada tahap awal, Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pemilik barang dan perusahaan angkutan.
“Selanjutnya, pada Juli 2025, akan diberlakukan tahap peringatan sebelum dilakukan penegakan hukum secara bertahap. Penegakan aturan akan dilakukan bersama Kepolisian, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Titis.
Pemerintah menargetkan penerapan Zero ODOL di tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW)nAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pelanggaran ODOL tidak hanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang berdampak pada anggaran perbaikan setiap tahunnya.
Maraknya aksi demonstrasi menolak kebijakan Zero ODOL juga ramai diperbincangkan warganet di media sosial X. Meski prihatin dengan aksi tersebut, mereka tetap mendukung penghapusan kendaraan ODOL di seluruh ruas jalan.
“Kebijakan Zero ODOL ini juga demi keselamatan sopir. Jangan egois dong,” cuit akun @sunkixedxx.
“Ini gara-gara pembiaran ODOL terjadi sejak lama. Jadi, para pemilik truk merasa ada di zona nyaman. Karena pembiaran ini, semisal besok nggak boleh ada ODOL, saya juga khawatir harga pangan bisa ikut naik,” tulis akun @slmnfhm.
“Saat warga luar negeri sudah bicara Perang Dunia III, ekonomi global hingga pangan, kita urus ODOL saja nggak rampung-rampung. Makanya, kalau mau tegas, ya tegas sekalian. Jangan dikasih ruang,” cetus akun @Agusta_AP.
“Sesuai prediksi. Sopir-sopir pengangkut komoditas besar sudah mulai mogok. Segala pendistribusian macet, termasuk pangan. Pasar tidak mempunyai barang, demand melambung tinggi, harga meledak. Niat penghapusan ODOL memang bagus, sekarang bagaimana solusinya. Ditunggu ya,” tutur akun spitfirepepjiz. (RM.ID)
Discussion about this post