CILEGON, BANPOS – Proses seleksi calon direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) diminta dilakukan secara transparan, independen dan bebas dari intervensi, termasuk dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Hal ini disampaikan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, kepada BANPOS, Minggu (22/6).
Baca Juga
“Seleksi harus murni dan independen, tanpa campur tangan pihak manapun. Sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya manajemen BPRS CM kedepan,” tegas Aziz yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda BPRS CM.
Aziz menyoroti bahwa status BPRS CM saat ini tengah meningkat menjadi Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah), sehingga dibutuhkan standar kepemimpinan yang lebih tinggi dan profesional.
“Statusnya naik kelas menjadi Perseroda. Tapi sampai sekarang BPRS CM belum pernah memberikan kontribusi dividen kepada Pemkot Cilegon. Ini yang harus jadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosok direksi yang tidak hanya memahami dunia perbankan, kreativitas serta rasa kepemilikan terhadap Kota Cilegon.
“Kami ingin direksi yang punya kapasitas dan sense of belonging terhadap kota ini. Jangan sampai BPRS CM justru mati di lumbung padi, padahal potensinya besar. Ini harus jadi BUMD yang mampu menyumbangkan dividen untuk meningkatkan PAD,” tutur legislator dari Dapil Citangkil-Ciwandan tersebut.
Lebih jauh, Aziz mempertanyakan arah kebijakan Pemkot terhadap BPRS CM yang kini berstatus perusahaan daerah. Menurutnya, arah itu harus jelas dan dituangkan dalam dokumen perencanaan, termasuk RPJMD lima tahun kedepan.
“Kalau tidak ada kejelasan arah kebijakan terhadap BUMD, lebih baik dilakukan evaluasi menyeluruh. Komitmen antara direksi dan pemegang saham harus tegas sejak awal,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tengah menyusun tahapan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan direksi BPRS CM. Langkah ini menyusul kekosongan posisi Direktur Utama setelah Novran Erviatman Syarifuddin mengundurkan diri beberapa waktu lalu.
Saat ini, jabatan direksi hanya diisi oleh dua orang, yakni Direktur Operasional dan Kepatuhan yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, Zamroni Tama serta Direktur Bisnis, Yoyo Hartoyo.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan bahwa jumlah direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) akan dikurangi dari tiga menjadi dua orang.
Pengurangan ini dilakukan seiring dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait modal inti BPRS CM yang masih di bawah Rp50 miliar. (LUK)
Discussion about this post