JAKARTA,BANPOS – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu di Forum Mitra Praja Utama membahas kerja sama antardaerah dalam mengatasi tantangan pembangunan lintas wilayah, termasuk ketahanan pangan, transportasi, tata ruang, hingga pengelolaan sampah.
Forum Mitra Praja Utama ini sendiri merupakan wadah kerja sama antarprovinsi yang terdiri dari 10 wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, Lampung, Bali, NTB, dan NTT.
“Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini. Maka dengan demikian yang pertama, saya ingin secara terbuka membahas apa yang bisa dikerjasamakan,” ujar Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Karena keterbatasan lahan pertanian, Jakarta membuka peluang kerja sama dengan provinsi lain untuk suplai pangan, termasuk beras dan daging.
“Kami membuka diri untuk bekerjasama di bidang pertanian,” jelasnya.
Pramono mengungkapkan, Jakarta kini tengah mengembangkan solusi pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), dan siap bekerja sama dengan daerah lain.
“Kami telah mendapatkan arahan secara langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto Nantinya akan dibangun kurang lebih 4 atau sampai dengan 5 PLTSA,” kata Pramono.
Dia menyebut, setiap hari Jakarta menghasilkan 7.700 ton sampah, sementara kebutuhan 4 PLTSA adalah 10.000 ton per hari. Dengan demikian, Jakarta membuka peluang untuk menerima pasokan sampah dari daerah lain.
“Untuk itu kami membuka diri bisa bekerja sama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru,” tambahnya.
Pemprov DKI juga merancang pengembangan transportasi regional melalui program TransJabodetabek, yang akan menambah 10 rute baru.
“Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek,” jelas Pramono.
Untuk menunjang itu, Jakarta akan memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat termasuk warga di luar Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.
“Kami juga akan 15 golongan kami gratiskan. Bagaimana caranya untuk memberikan subsidi? Maka kami pasti parkir akan saya naikkan. Kedua, kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, Electronic Route Pricing, ERP, kami jalankan,” tegasnya.
Menurutnya, subsidi transportasi akan dibiayai penuh dari penerapan ERP.
“Dengan demikian orang mau bawa mobil monggo-monggo aja. Tapi bayar,” katanya.
Pramono menekankan bahwa Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatasi persoalan urban seperti kemacetan dan ketahanan pangan, karena sebagian besar penduduk yang bekerja di Jakarta tinggal di luar kota.
“Karena kemacetan di Jakarta itu adalah pagi hari ketika kurang lebih 4-4,5 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari ketika mereka kembali ke kediamannya masing-masing,” jelasnya.
Itulah sebabnya dia menekankan pentingnya prinsip keadilan dan gotong royong lintas daerah. (RM.ID)
Discussion about this post