CILEGON, BANPOS – Pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon baru mencapai sekitar 70 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pun merencanakan tahapan lanjutan pada 2026 dan 2027, sambil bergantung pada kesiapan anggaran serta dukungan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon, Tb Dendi Rudiatna, kepada BANPOS pada Minggu (15/6).
“Pembebasan tanah itu baru kurang lebih 70 persen, 30 persennya itu akan kita laksanakan secara bertahap. Kalau berdasarkan Renja yang kami usulkan, kami usulkan dua tahap itu 2026 dan 2027. Jadi kurang lebih kebutuhannya Rp100 miliar rupiah. Dibagi dua sekitar Rp48 miliar dan Rp52 miliar anggarannya,” katanya.
Dendi juga menyampaikan bahwa pada 2026, akan dilakukan beberapa pekerjaan penting, termasuk peninjauan ulang pekerjaan sebelumnya, pemasangan kembali patok batas lahan yang mulai hilang, dan penetapan lokasi dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“2026 kami akan melakukan beberapa pengerjaan, di antaranya tentunya mereview pekerjaan yang sudah dilakukan di JLU tersebut. Kedua, kita melakukan pematokan, karena di beberapa titik patoknya sudah mulai hilang. Kemudian setelah itu melakukan proses penetapan lokasi, kita melibatkan juga BPN,” tuturnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tahapan berikutnya, lanjut Dendi, adalah proses pelelangan harga lahan di setiap bidang tanah. Menurut Dendi, kepemilikan lahan di wilayah JLU relatif berimbang antara warga dan perusahaan.
“Selain itu kita akan melakukan pelelangan, berapa nilai harga yang layak. Di tiap bidang tanah harganya berapa, kalau pas mahal atau murah kita appraisal kan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dendi menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memperlancar proyek strategis ini.
“Kalau kami dengan tim sekarang, Setda, BPN, lurah, camat, kita optimis sudah ada digambarkan tinggal kerja sesuai koridornya, timnya,” katanya.
Terkait konstruksi, Dendi menyebutkan bahwa tahapan saat ini baru sebatas badan jalan, dan sumber anggaran utama diharapkan berasal dari pemerintah pusat.
