CILEGON, BANPOS – Adanya sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, terkait belum lancarnya realisasi belanja program di lapangan akhirnya direspon oleh Pemkot Cilegon.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, menegaskan bahwa Pemkot tidak menahan belanja, melainkan masih menunggu sejumlah proses teknis dan regulasi terbaru yang belum sepenuhnya tuntas.
Baca Juga
“Kami kira nanti akan kami klarifikasi ke DPRD bagaimana kondisinya. Yang jelas bahwa kita tidak menahan-nahan belanja kita. Tetapi kita harus ikuti regulasi yang ada yang belum clear,” kata Dana, Kamis (22/5).
Sebelumnya, Masduki menyebut bahwa banyak laporan dari kelurahan dan kecamatan mengenai program yang masih tersendat hingga pertengahan tahun.
Ia mendesak Pemkot agar tidak menunda-nunda realisasi belanja yang sudah sesuai aturan dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dana merespons dengan memaparkan bahwa hingga awal Mei 2025, pendapatan daerah telah mencapai sekitar Rp700 miliar atau 30,60 persen dari target Rp2,2 triliun, sementara belanja baru terealisasi sebesar Rp584 miliar atau 25,13 persen.
“Tadi saya katakan, keuangan pendapatan masuk 30 persen dan belanja 25 persen, masih ada spare 5 persen,” ujarnya.
Menurutnya, pada awal bulan, belanja memang difokuskan pada kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji dan honor RT/RW.
Namun, untuk realisasi belanja fisik dan program lainnya, masih ada kendala teknis, termasuk proses lelang dan penyesuaian terhadap sistem LPSE versi terbaru yang belum diselesaikan sepenuhnya.
“Kenapa belum dibayarkan? Karena masih proses. Lelang masih proses, kemudian ada aturan terbaru LPSE versi 6 yang belum clear,” tuturnya.
Terkait pernyataan Masduki soal definisi ‘aman’, Dana menjelaskan bahwa secara kas, posisi keuangan Pemkot Cilegon tetap sehat, meskipun pihaknya tetap melakukan manajemen kas secara ketat demi mengantisipasi kebutuhan mendadak.
“Yang jelas, pendapatan kita di awal Mei ini lebih besar dari belanjanya. Kita harus tetap waspada dari kondisi ke depan, kita atur manajemen kasnya, jangan sampai pas nanti kita ada kebutuhan, kita nggak ada uang,” ujarnya.
Dana juga memastikan bahwa gaji pegawai, termasuk gaji ke-13, tidak terdampak.
“Soal gaji K3 tidak terpengaruh, masih sama nilainya Rp68 miliar,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan klarifikasi dan akan terus berkoordinasi untuk mempercepat pelaksanaan belanja program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (LUK)
Discussion about this post