CILEGON, BANPOS – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon mengecam keras dugaan pembuangan sampah industri yang terjadi di Kelurahan Ciwedus. Kejadian ini bukan hanya mencerminkan kelalaian, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dugaan pembuangan limbah secara sembarangan, terlebih jika mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ketua GMNI Cilegon, Ihwan Muslim, menegaskan bahwa kejadian ini adalah bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan perlindungan lingkungan.
“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang pembuangan limbah tanpa izin, namun faktanya, masih ada industri yang dengan leluasa membuang sampahnya tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).
Kata dia, DLH harus bertanggung jawab atas kelalaian ini dan segera mengambil langkah konkret untuk menindak pelaku serta membersihkan limbah yang telah mencemari lingkungan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Selain mencemari lingkungan, kejadian ini juga mengancam sektor pertanian di Cilegon. Reforma agraria yang seharusnya menjadi prioritas semakin terpinggirkan, sementara lahan produktif yang tersisa justru dikotori oleh sampah industri,” katanya.
Pemerintah Kota Cilegon, kata dia menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap petani dan keberlanjutan pertanian.
Padahal, lanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada Pasal 11 Ayat (2) huruf (F) secara tegas menyatakan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Cilegon harus paling kurang 1.736 hektare.
“Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa lahan yang seharusnya dipertahankan malah terancam oleh dugaan pencemaran limbah industri dan semakin sempit kian tahun,” tegasnya.
Ironisnya, kata dia, dugaan kejadian ini juga melanggar regulasi daerah yang sudah jelas mengatur soal pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 39 dan Pasal 41 secara tegas melarang pembuangan sampah sembarangan.
