CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berupaya menciptakan kota bebas sampah tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai langkah awal, Pemkot berencana menghadirkan aplikasi khusus yang akan membantu pengelolaan sampah secara lebih efektif.
Baca Juga
Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, menegaskan keinginannya agar program ini tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.
“Saya ingin kita tidak berpikir APBD-minded dan bisa mandiri. Bisa saja industri membantu atau ada program bakti industri ke sekolah, seperti pengecatan atau kegiatan lainnya,” kata saat ditemui di kantornya, Kamis (13/3/2025).
Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang menggunung, Pemkot Cilegon telah berdiskusi dengan berbagai pihak.
“Insyaallah setelah Lebaran, kita akan memberikan percontohan dalam pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan bersama,” ujarnya.
Fajar juga menyoroti minimnya tempat sampah di beberapa area kota. Ia mencontohkan kondisi sungai yang masih penuh sampah dan menekankan perlunya edukasi serta aksi nyata dalam pengelolaan lingkungan.
“Sampah plastik sebenarnya bisa diolah menjadi aspal. Ini akan menjadi salah satu pembahasan lanjutan karena tantangan di Cilegon cukup besar, dan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tuturnya.
Selain sampah rumah tangga, limbah tinja juga menjadi perhatian Pemkot Cilegon.
“Sebenarnya kita bisa meningkatkan pengelolaannya karena sudah ada dukungan dari pemerintah pusat. Itu harus dikelola dengan baik,” tutur Fajar.
Terpisah, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Muhriji menyebutkan bahwa meskipun teknologi pengolahan sampah di hilir sudah tersedia, masalah di hulu masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
“Di hilir, kita sudah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas 200 ton yang sedang dibangun. Selain itu, TPST berkapasitas 30 ton yang bekerja sama dengan IP dan PLN juga sudah berjalan. Namun, di hulu masih banyak sampah berserakan karena masyarakat belum sepenuhnya patuh dalam membuang sampah pada tempatnya,” katanya, Kamis (6/3).
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang menjadi kendala dalam penanganan sampah di Cilegon. Salah satu masalah utama adalah kurangnya tempat sampah di lingkungan warga. Pihaknya berharap adanya dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) untuk pengadaan tempat sampah, terutama setelah adanya kebijakan pusat yang mengalokasikan 3% dari APBD untuk sektor persampahan.
“Cilegon memiliki 141 ribu kepala keluarga. Ke depannya, pengadaan tempat sampah akan dilakukan secara bertahap, misalnya dengan skema tiga rumah berbagi satu tempat sampah sebelum diperbanyak lagi,” ujarnya.
Selain tempat sampah, permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya petugas pengangkut sampah. “Kalau sampah sudah ditempatkan di depan rumah tetapi tidak ada yang mengangkut, percuma saja. Artinya, kita butuh lebih banyak petugas pengangkut sampah. Ke depannya, kita akan berkolaborasi dengan ketua RW dan RT untuk mencari solusi, termasuk swadaya masyarakat,” terangnya.
Setelah sampah dikumpulkan, masalah lain muncul terkait pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). (LUK)
Discussion about this post