SERANG, BANPOS – Ketua Front Kebangkitan Petani dan nelayan, Kholid Miqdar mengatakan, adanya kelompok-kelompok yang mengaku mendukung pembangunan PIK 2 merupakan salah satu cara penjajahan dengan politik adu domba.
Kholid juga menjelaskan, ketika adanya masyarakat yang menolak pada pembangunan salah satunya PIK 2, sebab merasa dirugikan, pasti akan dibuat juga kelompok-kelompok yang dibuat seolah-olah mendukung.
“Itu zaman Belanda juga udah ada model tipe-tipe kayak begitu mah. Itu kan gaya belah bambu mereka para penjajah,” katanya.
“Dan saya yakin, mereka itu tidak murni, dan cara berpikir mereka juga yakin lemah,” tegasnya.
Dia menuturkan, jika memang akan melakukan pembangunan di wilayah tersebut dengan dalih investasi. Maka, kata dia, dalam prosesnya haruslah dilakukan secara baik dan menggunakan prosedur yang benar.
“Misalnya mereka menerima silahkan, investasi masuk jangan meladeni orang-orang yang anti pembangunan. Anggaplah orang-orang yang anti pembangunan itu saya. Cuma persoalannya, mereka (yang pro, red) pernah nggak berpikir tentang proses daripada investasi itu? Dulu juga VOC judulnya investasi, tapi lama-lama kan monopoli, menjajah, apa bedanya dengan PIK 2,” ujarnya.
“Tinggal sekarang, negara sadar atau tidak bahwa negaranya sedang dirongrong oleh penjajah. Sudah jelas-jelas ko pelanggaran HAM disitu ada, pidana ada disitu,” lanjutnya.
Dirinya juga menuding bahwa adanya penggiringan masyarakat secara sepihak terkait dengan perkumpulan yang terjadi di PIK 2. Ia juga mengaku memiliki bukti-bukti bahwa masyarakat yang menghadiri acara itu tidak mengetahui bahwa adanya deklarasi mendukung PIK-2.
“Saya ada bukti, mereka itu di kumpulin judulnya istighosah, nggak tahu kalau dikumpulin dibuat pernyataan mendukung (PIK-2, red). Penggiringan sepihak,” tegasnya
“Masyarakat yang hadir nggak tahu proses proyek itu srperti apa? kerjanya seperti apa? Masyarakat anak cucu kita seperti apa? Mereka kan nggak ngerti itu, mereka digiring itu,” sambungnya.
Kholid juga menegaskan, dirinya merasa kecewa dengan adanya PSN namun dikelola oleh pihak swasta. Padahal, kata dia, seharusnya negara hadir dalam mengelola pembangun PIK-2 tersebut.
“Negara dijual belikan, kewenangan mentang-mentang jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, kewenangan dijual belikan. Memberikan karpet merah kepada penjajah. PSN distempelin kepada swasta, harusnya kan negara hadir disitu,” tegasnya.
Bahkan, Kholid juga menantang pihak-pihak yang saat ini mengaku mendukung pembangunan PIK-2 untuk duduk bersama membahas mengenai persoalan-persoalan berkaitan dengan PIK-2 tersebut.
“Kalau nggak gini, orang-orang yang mendukung kumpulin kita diskusi bareng ngadu alasan, ngadu dasar. Mereka mendukung apa alasannya, saya menolak apa alasannya gitu,” tandasnya. (MPD)
Discussion about this post