Rina Purwati
Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
KETIKA mendekati pemilihan umum, baik pilpres maupun pilkada, semakin banyak dari kita yang akan mencari informasi ataupun turut serta dalam politik, entah itu hanya sebagai pemilih, kader maupun mencalonkan diri sebagai salah satu calon pemimpin dimasa depan. Hal ini membuktikan bahwa politik merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan Masyarakat.
Baca Juga
Berbicara soal politik, pasti tak akan lepas dari kata kekuasaan. Politik sendiri dipandang sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan yang dimasksud ini banyak mengarah pada kedudukan-kedudukan di dalam pemerintahan.
Di Indonesia, kedudukan kedudukan ini diisi oleh orang-orang yang terpilih dalam pemilihan umum. Hal ini merupakan perwujudan dari Indonesia sebagai negara demokrasi dimana setiap warganya berhak untuk memilih dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bagaimana jadinya jika nilai-nilai dan sistem demokrasi ini tidaklah benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui pengaruh budaya patriarki dalam politik di Indonesia.
APA ITU PATRIARKI?
Patriarki merupakan sistem sosial dimana kekuasaan utama dipegang oleh laki-laki dan laki-laki mendominasi dalam posisi otoritas, terkhusus dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Laki-laki dianggap lebih mampu dalam melakukan berbagai aktivitas publik dan menjadi pemimpin dalam segala hal, sehingga laki-laki memiliki dominasi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan kewibawaan.
Tanpa disadari, sistem ini menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat di Indonesia dalam segala bidang termasuk bidang politik. Pengaruhnya sangat terasa Ketika Masyarakat menentukan pilihannya dalam memilih kepala daerah maupun dalam memilih caleg seperti anggota DPR, DPD, ataupun DPRD. Apakah anda menyadari bahwa keterlibatan laki-laki dalam pemilihan umum lebih besar dari pada Perempuan?
Menurut Badan Pusat Statistik (2024), persentasi keterlibatan Perempuan dalam parlemen hanya mencapai 17,65% pada 2022 dan 18,82% pada 2023. Ini artinya, persentase keterlibatan Perempuan meningkat hanya 1,17%.
Lalu, apakah alasan dibalik sedikitnya keteribatan Perempuan ini? salah satu alasan besar dari kurangnya keterlibatan Perempuan ini adalah adanya budaya patriarki yang membuat Perempuan enggan atau bahkan kesulitan untuk ikut serta dalam kegiatan politik.
Sejak zaman dahulu, Indonesia merupakan negara agraris. Pertanian menjadi mata pencaharian yang ditekuni sebagian besar penduduk Indonesia. Karena itu, pekerjaan zaman dahulu biasanya merupakan pekerjaan yang menuntut fisik seperti membajak, menanam, dan memanen hasil pertanian, sehingga pekerjaan ini banyak dilakukan oleh laki-laki.
Akibatnya, laki-laki memperoleh posisi dominan karena melakukan pekerjaan yang berat, sedangkan Perempuan dipandang sebelah mata karena hanya melakukan pekerjaan domestik.
Hal ini diperburuk dengan datangnya bangsa Eropa yang melakukan kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme sendiri merupakan tindakan mengeksploitasi sumber daya, baik itu seumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena itu, para Perempuan sering kali mendapat penindasan dari para penjajah.
Pada masa kolonialisme, Indonesia diperlihatkan bahwa pemimpin, pebisnis, dan prajurit seharusnya merupakan laki-laki. Hal ini dikarenakan, pemimpin, pebisnis, dan prajurit bangsa Eropa didominasi oleh laki-laki. Pada masa itu pula, Pendidikan Perempuan dibatasi sehingga yang bermain peran dalam bidang politik didominasi oleh laki-laki.
Larangan bagi Perempuan untuk bersekolah dapat hilang berkat tokoh yang sangat kita kenal sebagai pelopor pendidikan Perempuan di Indonesia, yakni R.A. Kartini. Beliaulah yang menggagas emansipasi Wanita sehingga hak Wanita dalam berpendidikan dapat tercapai
Meskipun Pendidikan saat ini sudah bisa didapatkan oleh Perempuan, namun dominasi laki-laki masih terbawa hingga saat ini. Tak bisa kita pungkiri bahwa ruang gerak Perempuan dalam ruang publik masih sangat terbatas, masih banyak batasan-batasan yang diberikan kepada Perempuan untuk mulai berkarya dan memiliki karier.
Dalam dunia kerja misalnya, seringkali kandidat laki-laki akanı diutamakan karena laki-laki dianggap dapat lebih focus dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan Perempuan harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak, sehingga dianggap tak akan bisa focus pada pekerjaannya. Pendapat seperti ini membuat Perempuan sulit memiliki karier yang cemerlang.
Begitu pula dalam dunia politik, masyarakat melihat bahwa pemimpin laki-laki dinilai lebih efektif” dibandingkan pemimpin Perempuan. Hingga terlahirlah stereotip gender sebagai penilaian untuk menentukan calon yang dapat mengisi kursi pemerintahan.
Stereotip ini tentunya dapat merugikan, baik bagi calon Perempuan maupun calon laki-laki, karena nantinya streotip ini membuat Masyarakat menentukan pilihannya bukan berdasarkan pada gagasan dan visi misi dari para calon, melainkan melalui citra gender yang mereka tonjolkan. Hal ini juga tidak baik untuk keberlangsungan pemerintahan di Indonesia, karena berpotensi memenangkan pemimpin dengan citra yang baik, padahal gagasan dan visi misinya tidak relevan dengan apa yang Masyarakat butuhkan.
Dengan demikian, budaya patriarki bukanlah budaya yang harus dilestarikan, melainkan suatu tantangan yang harus dihadapi untuk memperbesar keterlibatan Perempuan dalam ruang publik. Tanpa keterlibatan Perempuan secara langsung dalam politik, aspirasi perempaun tidak akan terwakili. Maka, Keputusan dan kebijakan pemerintah nantinya mungkin akan merugikan Perempuan. Tentu hal ini bukanlah hal yang kita inginkan.
Sebagai negara demokrasi, seluruh warga negara memilliki hak yang sama. dalam berpendapat, tanpa memandang gender, latar belakang, maupun status sosial.
Karena itu, marilah kita saling mendukung dan menghormati hak-hak berpendapat tanpa melihat perbedaan apapun. Mari tingkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan pentingnya Pendidikan baik untuk laki-laki maupun Perempuan. Agar mencapai Indonesia yang lebih terpelajar dan berdemokrasi. (*)
Discussion about this post