Baca Juga
CILEGON, BANPOS – Nasib pilu menimpa sejumlah atlet olahraga tradisional (Oltrad) asal Kota Cilegon yang berlaga di Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov) I Banten. Mereka terpaksa berangkat ke lokasi lomba di Anyer, Serang, secara mandiri tanpa dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) maupun rekomendasi resmi dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Cilegon.
Keempat atlet cabang Bola Sundul itu berjuang dengan modal sendiri. Bahkan, mereka harus berangkat enam orang berboncengan menggunakan sepeda motor. “Kami tidak bisa mewakili Kota Cilegon secara resmi karena tidak mendapat surat rekomendasi dari Kormi. Akhirnya kami berangkat atas nama klub Oltrad atau Inaorga (Induk Organisasi Olahraga) dengan biaya sendiri,” ungkap Ida, salah satu atlet, kepada BANPOS, Kamis (29/11).
Selain harus merogoh kocek pribadi, para atlet Bola Sundul mengaku menghadapi perlakuan diskriminatif dari panitia Forprov. Ida menceritakan bahwa timnya yang seharusnya meraih posisi runner-up justru hanya diberikan gelar juara III oleh oknum panitia.
“Kami sudah mengeluarkan uang sendiri untuk bensin, dan ketika kami seharusnya menjadi runner-up, panitia memaksa kami menerima juara III. Ini benar-benar menyakitkan bagi kami yang sudah berlatih keras,” keluh Ida.
Keluhan juga datang dari Rasti, rekan Ida, yang menceritakan pengalaman pahit lainnya. Pada ajang Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (Potradda) di Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, atlet Cilegon dijanjikan uang transport oleh Dispora, tetapi hingga kini belum diterima.
“Janjinya seminggu akan ditransfer ke rekening para atlet. Namun, hingga hampir sebulan berlalu, bonus itu belum juga kami terima. Anak saya adalah salah satu atlet yang sangat mengandalkan uang transport ini,” ujar Rasti, yang didampingi orang tuanya, Felis.
Felis berharap pihak Dispora segera memberikan kejelasan terkait uang transport para atlet Potradda. “Kami hanya ingin ada kejelasan. Sudah hampir satu bulan, tapi tidak ada kabar,” katanya.
Sekretaris Kormi Cilegon, Toto Liswanto, membantah bahwa pihaknya tidak mau memberikan surat rekomendasi. Menurutnya, keputusan itu diambil karena ketiadaan anggaran dari Dispora Cilegon.
“Ketika kami mengajukan anggaran pembinaan, Dispora menjawab bahwa kondisi keuangan pemerintah sedang defisit, sehingga tidak ada uang pembinaan,” jelas Toto melalui sambungan telepon.
Karena tidak ada anggaran, Kormi mempersilakan para atlet untuk mengikuti Forprov secara mandiri tanpa membawa nama resmi Kota Cilegon.
Sementara itu, Kepala Dispora Kota Cilegon, Sakri Jasiman, belum memberikan keterangan meskipun telah dihubungi beberapa kali.(BAR/PBN)
Discussion about this post