SERANG, BANPOS – Kinerja dan pelayanan serta sejumlah program Ketahanan Pangan (Ketapang) di sejumlah desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, kembali mendapat teror dari sejumlah orang oknum wartawan.
Para oknum wartawan ini dalam melakukan aksi teror dengan dalih tudingan bahwa para kepala desa melakukan penyelewengan atau korupsi dana Ketapang.
Aksi teror kali ini menimpa Kepala Desa Batukuda, Sabit. Kepada sejumlah media termasuk Banten Pos, pada Rabu (23/10), Sabit mengungkapkan bahwa apa yang dituduhkan para oknum wartawan ataupun pihak lain tersebut tidak berdasar dan tidak benar.
Sabit menjelaskan bahwa pos anggaran program Ketapang itu dari alokasi dana desa (DD) yang penggunaannya sepenuhnya sudah disalurkan setiap tahunnya.
Baik itu anggaran DD tahun 2022 dan 2023, semuanya sudah disalurkan kepada masyarakat melalui masing-masing kelompok.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Program Ketapang sudah kita jalankan sebagaimana aturan yang ada, masak iya sih ujug-ujug saya selaku kepala Desa Batukuda dituding dan diberitakan korupsi Dana Desa Program Ketapang. Ini aneh dan penuh tanda tanya, menuding orang seenaknya saja dan tanpa menelusuri kebenarannya,” tegas Sabit.
Pria yang hobi melaut ini mengungkapkan bahwa seluruh penggunaan DD pada Program Ketapang 2022 dan 2023, sudah dilaporkan kepada pihak kecamatan Mancak dan pendampig desa serta pendamping kecamatan.
“Apalagi kami dituding fiktif program Ketapangnya. Seluruh program dana desa sudah dilaksanakan oleh warga. Jadi dimana fiktifnya. Coba sih jika mau jadi wartawan yang professional. Tampilkan data yang jelas dan jangan mengada-ada, apalagi sampai menebar fitnah seperti ini,” papar Sabit.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kecamatan Mancak, Iwan, mengatakan bahwa para oknum yang mengatasnamakan wartawan sudah sering melakukan teror dan cenderung mengganggu kinerja para kepala desa di wilayahnya.
Setahu dirinya, jika benar mereka adalah wartawan, dalam mencari berita tidak pernah melakukan hal yang tidak etis dengan selalu menuding para kades melakukan penyelewengan dana negara.
