SERANG, BANPOS – Pokja Wartawan Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (Ekbispar) Provinsi Banten kembali menggelar agenda tahunan economic outlook 2025, Jumat (18/10). Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Aston Serang ini, disampaikan proyeksi perekonomian Banten tahun 2025 yang diproyeksikan tumbuh 4,8 hingga 5,6 persen.
Ketua Pokja Ekbispar Provinsi Banten, Susi Kurniawati mengatakan, kegiatan tersebut memberikan gambaran terkait dengan potensi ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, pihaknya menghadirkan para pembicara yang berkompeten dalam bidang tersebut.
“Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2020, dan ini merupakan salah satu agenda penting untuk mengukur perekonomian selama satu tahun berjalan dan proyeksi di tahun 2025, ada sektor apa saja yang akan mendorong perekonomian di momen berikutnya,” ujarnya.
Beberapa narasumber yang hadir dalam agenda tersebut antara lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) BI Provinsi Banten Ameriza Ma’aruf Moesa, Kepala Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten Roberto Akyuwen, serta Bappeda Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Zaenal Mutaqim sebagai keynote speaker.
Dalam pemaparannya, Zaenal Mutaqim menyampaikan bahwa perekonomian Banten menunjukan tren positif dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai perputaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten dari Rp107 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp814 triliun pada tahun 2023.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Ini menunjukkan bahwa perekonomian Banten mengalami peningkatan hampir lima kali lipat. Indikasi selanjutnya dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) ada tahun 2007 sebesar 15,70 persen, turun derastis di tahun 2023 sebesar 7,22 persen,” terangnya.
Ia menyebut, dari struktur perekonomian ekonomi Banten masih ditopang oleh kapital industri, yang berkontribusi sebesar 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Artinya, kapital industri pasar tenaga kerja berkontribusi sekitar Rp200-300 triliun dari PDRB sekarang sebesar Rp860 triliun, sementara pemerintah provinsi jika digabungkan masih dibawah 10 persen atau hanya Rp80 triliun saja,” jelasnya.
