SERANG, BANPOS – Merespon mengenai isu adanya revisi terkait undang-undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten, menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Revisi UU Polri, Memperkuat atau Memperlemah Demokrasi?.
Diketahui, pembahasan tentang UU Polri ini dimulai pada Mei 2024 lalu. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berinisiatif mengusulkan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), yang sebelumnya tidak masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024.
Ketua EW-LMND Banten, Muhammad Abdullah mengatakan, isu tersebut dirasa sangat penting untuk dibahas, karena telah mendapatkan perhatian dari banyak kalangan.
Karena sebagian isi dalam draf revisi UU Polri memiliki wewenang lebih jauh, sehingga menuai banyak kritik dari publik, beberapa di antaranya seperti penambahan kewenangan Polri hingga terkait perpanjangan batas usia pensiun.
“Draft UU Polri yang telah beredar menciptakan kekhawatiran di setiap lini masyarakat, maka dari itu kami merasa, hal ini sangat perlu untuk dibedah” ucapnya, Kamis (22/8)
Abdullah menjelaskan, dalam draf revisi tersebut, Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, pemblokiran, hingga upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
E-Paper BANPOS Terbaru
Reformasi kepolisian memang diperlukan, namun revisi UU Polri ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem hukum di Indonesia, sehingga pembahasannya harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Karena beberapa hal tersebut, sontak memicu kekhawatiran masyarakat sipil dari berbagai lapisan kalangan, pasalnya beberapa pasal yang tertuang dianggap mengindikasikan menodai demokrasi.
Abdullah juga mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan jajak pendapat dari berbagai kalangan masyarakat Banten.
“Untuk menghimpun lebih banyak data kami (EW-LMND Banten, red) juga membuat jajak pendapat terkait kinerja kepolisian dan revisi UU Polri kepada 135 responden se-Banten satu minggu sebelum acara FGD digelar.” ungkapnya.
