Dapat Restu Pj Iwan, Mari Viralkan Jalan Desa di Lebak yang Rusak

LEBAK, BANPOS – Maraknya masyarakat desa yang mulai geram dengan kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak dan tidak diperbaiki membuat banyak hal-hal unik dilakukan dan diunggah ke berbagai media sosial sehingga menjadi viral.

Aksi tersebut bervariatif mulai dari menanam pohon, menanam padi, memancing di kubangan jalan hingga menyatakan sebagai destinasi jalan rusak.

Menganggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mempersilahkan masyarakat desa untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk demokerasi.

“Boleh-boleh saja (memviralkan), bentuk demokratis ya,” kata Iwan kepada BANPOS, Selasa (2/7).

Iwan mengatakan, kendati demikian masyarakat pula harus memahami kondisi dan situasi di desanya masing-masing. Seperti, apa saja yang menjadi program prioritas yang sudah dianggarkan dan sebagainya.

“Kemarin juga pada saat penyerahan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, saya bersama jajaran OPD sudah menyampaikan beberapa poin-poin yang harus diperhatikan oleh mereka yang salah satunya adalah keluhan dam aduan masyarakat,” kata Iwan.

Iwan menegaskan, kolaborasi antara Kepala Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Kecamatan haruslah semakin intens dan lebih baik lagi, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.

“Misal soal infrastruktur, anggaran sudah ditetapkan baik dari desa maupun pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi dan komunikasi, tidak bisa semata-mata menganggarkan yang bukan kewenangannya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Kepala Desa harus segera mengatur dan menetapkan infrastruktur mana saja yang menjadi prioritas dan harus segera dijalankan.

“Sulit bagi kami menganggarkan infrastruktur yang bukan kewenangannya, nanti bisa jadi masuk ke ranah temuan (BPK). Namun karena letak geografis Lebak yang luas dan kondisi alam juga tidak bisa kita pungkiri kendalanya,” jelasnya.

Ia menerangkan, dibeberapa lokasi yang sempat viral, dirinya telah memanggil Kepala Desa dan melakukan pembahasan yang mana akhirnya Pemerintah Desa merevisi anggaran dan prioritas.