Jokowi Ingin Pemilu Hangat, Jangan Dikipasin, Jangan Dipanasin

KALIMANTAN TIMUR, BNAPOS – Presiden Jokowi berharap, Pilpres 2024 berjalan lancar, aman, dan damai. Jokowi bilang, nggak apa-apa kalau suhu politik saat ini hangat. Yang nggak boleh itu, kalau dikipas-kipasin dan dipanas-panasin.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para pengusaha dan pemimpin perusahaan di acara Kompas 100 CEO Forum, di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Sebelum naik ke atas panggung, Jokowi mengajak sejumlah pemimpin perusahaan meninjau Persemaian Mentawir. Bersama para pemimpin perusahaan, Jokowi berjalan menyusuri persemaian sambil menjelaskan berbagai jenis bibit tanaman di tempat tersebut disiapkan untuk ditanam di kawasan IKN.

Lindungi Pekerja dari Berbagai Risiko, Pemkot Cilegon Kejar Target UJC

Plt. Kabid SMA Bantah Intimidasi Guru Honorer yang Aksi di Pendopo Gubernur Banten

Setelah itu, Jokowi menyampaikan pidato. Jokowi mengawali dengan mengajak pemimpin perusahaan untuk segera berinvestasi di IKN. Menurut Jokowi, harga tanah di kawasan IKN masih sangat murah dibandingkan di Jakarta.

Harga tanah di kawasan SCBD misalnya, sudah mencapai Rp 200 juta per meter, di Menteng Rp 150 juta per meter, di Balikpapan Rp 10 juta-Rp 15 juta per meter. Sementara harga tanah di IKN masih di bawah Rp 1 juta per meter.

“Tapi, mungkin minggu depan (harganya) sudah naik. Benar, bulan depan sudah naik, karena memang harganya bergerak terus,” kata Jokowi.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Dia menerangkan, harga tanah di IKN merangkak dengan cepat karena banyak pengusaha berminat berinvestasi. Hal ini tak lepas dari kecerdasan Kepala Otorita IKN yang pintar menjadikan kawasan IKN yang semakin menarik. “Kalau peminat banyak, masak di jual murah. Ya ndak lah! Otorita pinter,” kata Jokowi, disambut tawa hadirin.

Jokowi lalu menyinggung soal kekhawatiran sebagian pengusaha mengenai nasib IKN setelah Pemilu 2024. Apakah masih berlanjut atau tidak?
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Jokowi menegaskan, pembangunan IKN tak akan tersendat oleh pelaksanaan Pemilu.

Sebab, pembangunan IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif. Artinya, pengusaha yang menanamkan modal di IKN dijamin oleh hukum.