Kemendikbudristek Dorong Akselerasi Transformasi SPBE

JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong akselerasi pelaksanaan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan penerapan reformasi birokrasi pemerintah.

“Saat ini transformasi digital berbasis SPBE menjadi bagian paling penting dalam mewujudkan penerapan reformasi birokrasi pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya Kemendikbudristek dalam mendorong akselerasi transformasi SPBE, salah satunya melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Balai Teknologi Informasi, Komunikasi (TIK) Pendidikan yang dihadiri oleh Kepala Balai TIK Pendidikan dari 22 provinsi di Indonesia.

Kegiatan yang memiliki tema Bersama Menguatkan Ekosistem Digital Pendidikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Suharti menuturkan melalui rakor tersebut diharapkan terjadi kerja sama antara Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), dan Balai Teknologi Informasi, Komunikasi (TIK) Pendidikan dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat untuk pendidikan.

Selain itu, rakor ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan upaya dalam memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan.

Suharti pun memberikan apresiasi atas peran yang telah dilakukan Pusdatin dalam pengelolaan capaian evaluasi SPBE hingga mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks 3,86.

“Itu menunjukkan Kemendikbudristek berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, efektif dan akuntabel bagi masyarakat dan bagian dari reformasi birokrasi,” ujar Suharti.

Kepala Pusdatin Hasan Chabibie menjelaskan dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional SPBE berperan sebagai pondasi yang kuat dalam konsep Government as a Platform (GaaP).

Konsep ini mengacu pada ekosistem digital yang memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas sembari menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berdasarkan hukum.